Respons Amukan Wali Murid, Dedi Mulyadi Minta Maaf Soal Carut Marut PCMB

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara ksatria menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat terkait karut-marut pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Pria yang akrab disapa KDM ini mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum mampu menyediakan fasilitas sekolah negeri yang cukup untuk menampung seluruh lulusan siswa.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Dedi Mulyadi untuk merespons video viral seorang ibu yang mengamuk dan meluapkan kemarahan di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anaknya terancam tersingkir dari sekolah negeri.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (11/6/2026).

Sebut Kemarahan Orang Tua Murid Sangat Wajar
KDM menilai aksi protes dan kemarahan para orang tua murid belakangan ini adalah hal yang sangat wajar.

Menurutnya, setiap orang tua pasti ingin memperjuangkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Ia menjelaskan, dalam sistem pemetaan PCMB, posisi seorang siswa sangat dinamis dan rawan tergeser.

Kasus yang viral tersebut terjadi karena adanya gelombang pendaftar baru, termasuk limpahan siswa yang sebelumnya gugur dari seleksi Sekolah Manusia Unggul (Maung).

Baca: Trump Gandeng Qatar untuk Redakan Ketegangan AS-Iran yang Kian Memanas di Timur Tengah

Baca: BEM UI Siap Guncang Bundaran HI! Bawa 5 Tuntutan Aksi Menuju Indonesia Bangkrut Resmi Digelar

"Banyaknya orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukanlah kesalahan masyarakat. Tetapi kesalahan kami, sebagai penyelenggara negara," kata KDM dengan nada bergetar.

"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami," lanjutnya.

Garansi Jaminan Biaya untuk Sekolah Swasta
Guna meredam kepanikan masyarakat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak diterimanya siswa di sekolah negeri bukanlah akhir dari segalanya.

Ia menjamin seluruh anak di Jawa Barat harus tetap menempuh pendidikan formal.

Sebagai solusinya, Pemprov Jabar menggandeng sekolah swasta dan memberikan garansi penuh bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucap Dedi menegaskan.

Sepakat Sistem PPDB Jabar Kembali ke Nilai Ujian
Disinggung mengenai opsi solusi jangka panjang, Dedi Mulyadi secara blak-blakan mengaku sepakat jika sistem seleksi masuk sekolah negeri dikembalikan menggunakan indikator nilai ujian, bukan sekadar jarak domisili.

Kendati demikian, ia menyebut Pemprov Jabar tidak bisa bergerak sendiri karena regulasi baku tersebut berada di bawah kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Saya sepakat (kembali ke nilai ujian), tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," pungkasnya.

 (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul KDM Minta Maaf PPDB Jabar 2026 Kisruh: Siswa Miskin di Swasta Bakal Dibayari Pemprov