PDIP Desak Transparansi Sapi Prabowo Pakai APBN, Sebut Tak Sah Kurbannya

TRIBUN-VIDEO — Polemik bantuan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto senilai Rp100 miliar dari APBN terus menjadi sorotan.

Kali ini, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mendesak pemerintah membuka transparansi terkait sumber dan mekanisme anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo yang bernilai Rp100 miliar dari APBN.

Menurut Guntur, publik berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan, terlebih setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut mengaku tidak mengetahui detail anggaran pengadaan sapi kurban tersebut.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).

Ia menilai ketidaktahuan Kementerian Keuangan terhadap pengeluaran bernilai besar bisa menjadi alarm bagi tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, transparansi penggunaan APBN harus dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

“Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara berjalan tanpa pengawasan dan transparansi yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.

Tak hanya menyoroti aspek anggaran, PDIP juga mengkritik penggunaan dana negara untuk ibadah kurban atas nama pribadi Presiden.

Guntur menilai kurban merupakan ibadah personal yang semestinya menggunakan harta pribadi, bukan uang negara yang dihimpun dari 280 juta rakyat lintas agama.

“APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," ujar Guntur.

Menurut dia, penggunaan dana publik untuk ritual keagamaan tertentu berpotensi menimbulkan polemik, apalagi jika dikaitkan dengan pencitraan politik.

PDIP juga menyoroti adanya tulisan “RI 1” atau nama Prabowo pada sapi-sapi bantuan yang beredar di sejumlah daerah.

Guntur menilai hal itu menimbulkan kesan branding politik dalam momentum ibadah keagamaan.

"Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial. Mencampur adukkan keduanya bukan hanya keliru secara teologis, ia juga memanipulasi makna ibadah untuk kepentingan citra," ucapnya.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!