EKSKLUSIF Jumhur Hidayat: Kaya Boleh, Jangan Sengsarakan Rakyat dan Lingkungan

TRIBUN-VIDEO - Tumpukan sampah yang menggunung, sungai yang tercemar, hingga ancaman longsoran di tempat pembuangan akhir menjadi pekerjaan rumah besar yang kini dihadapi pemerintah.

Di tengah persoalan itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, memilih berbicara lugas, lingkungan tak boleh lagi diperlakukan sebagai korban pembangunan.

“Orang bolehlah kaya. Tapi jangan mengorbankan rakyat, menyengsarakan orang, apalagi membuat lingkungan rusak brutal,” kata Jumhur dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews, di kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta, Jumat (22/5/2026)..

Nada suaranya terdengar tegas ketika menyinggung pengelolaan sampah di berbagai daerah.

Baginya, masalah sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota, melainkan sudah menyentuh keselamatan manusia.

Ia menyinggung tragedi longsoran sampah di TPST Bantar Gebang yang menelan korban jiwa.

Menurut dia, kelalaian yang terus dibiarkan dapat berujung pidana.

“Kalau sudah berkali-kali diperingatkan, tapi tetap abai sampai ada korban meninggal, statusnya bisa meningkat jadi tersangka,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan, kewenangan hukum kementeriannya sangat kuat.

Tidak hanya perusahaan, kepala daerah atau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan juga bisa dijerat hukum.

“Lingkungan hidup itu punya power luar biasa. Kita bisa mentersangkakan orang yang memang jahat atau abai terhadap lingkungan,” katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup mulai memperketat pengawasan. Sebanyak 336 pemerintah daerah dan 728 perusahaan tambang telah mendapat sanksi administratif serta teguran keras akibat pelanggaran lingkungan.

Namun, Jumhur mengaku tak ingin kementeriannya hanya dikenal sebagai institusi penghukum.

Ia memperkenalkan gagasan baru yang disebutnya sebagai “rezim solusi”.

Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga membantu pihak yang melanggar agar mampu memperbaiki tata kelola lingkungannya.

“Kita memberikan sanksi, tapi sekaligus membantu mereka keluar dari sanksi itu dengan solusi-solusi yang cerdas,” tuturnya.

Jumhur mengaku prihatin melihat kondisi pengelolaan sampah nasional.

Ia bahkan menyebut Indonesia seperti “ditusuk dari belakang” setelah hampir 80 tahun merdeka tetapi masih dibayangi persoalan sampah.

“Kita agak malu juga sampai Presiden turun tangan langsung,” katanya.

Harapan pada Generasi Muda

Di tengah berbagai persoalan lingkungan, Jumhur justru melihat optimisme besar dari generasi muda.

Ia menyebut sekitar 80 persen Gen Z Indonesia memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan.

Ia mencontohkan komunitas anak muda seperti Pandawara Group yang aktif membersihkan sungai dan kawasan penuh sampah hingga mendapat pengakuan dunia.

"Gen Z di Indonesia, itu 80 persen sangat peduli lingkungan. Kemarin ada yang dapat Guinness World Records, Pandawara."

“Itu anak-anak muda. Kita harus kolaborasi,” katanya.

Bagi Jumhur, isu lingkungan adalah satu dari sedikit persoalan yang mampu menyatukan semua kalangan tanpa melihat suku, agama, maupun generasi.

“Tidak ada satu tekad di dunia yang bisa menyatukan lintas generasi dan lintas golongan, kecuali tekad memuliakan bumi,” ujarnya.

Saksikan Wawancara Eksklusif selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!