Prabowo Tunjuk BUMN Kendalikan Ekspor SDA, Soroti Under-Invoicing dan Kebocoran Devisa Negara

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menugaskan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengendalikan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Kebijakan tersebut mencakup sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. 

Aturan ini akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang direncanakan terbit pada Rabu (20/5/2026).

Baca: Penjelasan Cerdas Siswa SD Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Orang Desa Tak Pakai Dolar

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo buka suara.

Ia menegaskan kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA nasional.

Ia menyebut bahwa tujuan utama aturan itu adalah memperketat pengawasan serta monitoring terhadap aktivitas ekspor.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor."

Baca: Seru! Momen Prabowo Adu Gaya Tinju dengan Daud Yordan di Paripurna DPR, Berakhir dengan Rangkulan

Sekaligus memberantas praktik seperti kurang bayar, under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Prabowo juga menjelaskan bahwa selama ini terdapat praktik kecurangan dalam transaksi ekspor yang merugikan negara.

Ia menyebut salah satunya adalah praktik under-invoicing yang dinilai sebagai bentuk penipuan dalam perdagangan.

(Tribun-Video.com)

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor Video: Tegar Melani
Uploader: bagus gema praditiya sukirman