Mendagri Batal Panggil Tiga Gubernur Bahas Kerusuhan Manokwari

Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUN-VIDEO.COM - Tiga gubernur batal dipanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadapnya untuk membahas kerusuhan di Manokwari serta dugaan tindak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Pertemuan dengan Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur itu sedianya dilakukan besok Selasa (20/8/2019).

Pembatalan tersebut disebabkan pertimbangan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, atas keamanan tiga daerah yang menjadi tanggung jawab ketiga gubernur tersebut

Tjahjo berharap para kepala daerah yang tak jadi dipanggil tersebut dapat mengendalikan keamanan wilayah masing-masing supaya kerusuhan dan ketegangan yang terjadi tak semakin memanas.

"Sebenarnya besok pagi kami mengundang kepala daerah terkait ke Jakarta, tapi tanggung jawab di wilayah masing-masing maka kami tunda dulu," ungkap Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Tjahjo mengatakan para kepala daerah terkait akan kembali dipanggil ke Jakarta menunggu situasi berhasil dikendalikan.

Tjahjo mengatakan pihaknya sudah melakukan monitoring sejak memanasnya situasi di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa asal Papua.

"Kami bersama Kesbangpol, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Forkompimda sudah membentuk tim monitoring sejak munculnya pernyataan di Malang dan aktivitas-aktivitas di Jawa Timur," terang Tjahjo.

Ia pun memerintahkan masing-masing kepala daerah untuk meakukan monitor dan pengendalian di wilayah masing-masing atas makin memanasnya situasi.

Tjahjo juga mengusulkan agar kepala daerah terkait untuk membentuk tim.

"Kami mengusulkan agar Gubernur Papua Barat dan Jawa Timur untuk membentuk tim. Semula kami panggil ke Jakarta tapi kami perintahkan kembali ke wilayah masing-masing untuk menenangkan situasi," jelas Tjahjo.

Tjahjo meminta para kepala daerah dan pejabat terkait untuk tidak mengumbar pernyataan yang bisa menyulut emosi warga dan memperkeruh situasi.

"Intinya satu, kami meminta pejabat dari gubernur, walikota, dan bupati beserta perangkat untuk tidak mengumbar pernyataan yang menimbulkan emosi warganya. Begitu juga tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat," pungkas Tjahjo.(*)