Sembilan Elemen Ijazah Jokowi Disensor, Bonatua Silalahi Tak Puas Terima Salinan dari KPU

TRIBUN-VIDEO.COM - Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi tetap tidak puas meski sudah memperoleh salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, ia memperoleh salinan tersebut pada Senin (9/2/2026) setelah gugatannya di Komisi Informasi Pusat (KIP) dikabulkan.

Adapun gugatan itu terkait adanya sembilan elemen salinan ijazah Jokowi yang ditutupi oleh KPU.

Sementara putusan KIP disampaikan dalam sidang yang digelar pada 13 Januari 2026 lalu.

Bonatua menjelaskan tetap tidak puas karena salinan ijazah Jokowi yang diperoleh KPU masuk sebagai data sekunder.

Sehingga, penelitian yang dilakukannya tidak bisa dilanjutkan karena data yang dibutuhkan adalah data primer yang sudah terverifikasi.

"Karena penelitian saya itu jika ingin lolos jurnal yang bagus itu harus teruji. Ini (salinan ijazah Jokowi dari KPU) data sekunder tapi belum bisa diuji."

Baca: Teka-teki Partai K di Kasus Sertifikat K3, Immanuel Ebenezer: Partainya Tiga Huruf

"(Anda minta ijazah asli Jokowi?) Bukan, data primer yang terverifikasi atau data sekunder yang terklarifikasi," katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Selasa (10/2/2026).

Bonatua menjelaskan, sebenarnya sebelum meminta ke KPU, ia sudah terlebih dahulu meminta salinan ijazah Jokowi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dia mengatakan hal tersebut dilakukannya karena ANRI memiliki wewenang untuk melakukan autentikasi terkait ijazah Jokowi.

Autentikasi dokumen merupakan proses verifikasi untuk memastikan keaslian, keabsahan, atau integritas suatu dokumen, baik fisik maupun digital.

Hal ini dilakukan demi membuktikan dokumen tersebut asli, diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, dan tidak dimanipulasi.

"Artinya yang ini (salinan ijazah Jokowi dari KPU) diserahkan ke ANRI, ANRI akan minta aslinya, diautentikan. Autentik ini, mereka cek informasi yang asli baru cek fisiknya."

"Kalau klarifikasi kan hanya disandingkan saja. Kalau administrasi, hanya tanya ke UGM 'benar nggak ini (ijazah Jokowi), oh benar'," jelas Bonatua.

Di sisi lain, Bonatua mengatakan setelah memperoleh tersebut, maka penelitiannya akan berlanjut dengan mencocokkan sembilan elemen salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya disensor oleh KPU dengan dokumen ijazah mantan Wali Kota Solo yang telah dimilikinya.

Adapun sembilan elemen yang sempat disensor yakni nomor kertas ijazah, nomor ijazah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat UGM yang melegalisir, tanggal legalisasi, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan UGM.

Baca: Hubungan Jeffrey Epstein ke Israel Menguat, Dokumen Tunjukkan Aliran Dana Perkuat Militer Israel

"Ini sebenarnya sudah saya analisis tapi terbatas tidak ikut yang sembilan item yang ditutupi. Jadi kalau udah dapat full (ijazah Jokowi) yang sudah uncensored, maka akan saya lanjutkan ke penelitian analisis sembilan item yang tadi, termasuk tanda tangan macam segala," ujarnya.

Lebih lanjut, Bonatua juga mengungkapkan putusan KIP yang menetapkan ijazah Jokowi sebagai dokumen publik akan berdampak luas.

Salah satunya, publik akan berbondong-bondong untuk meneliti ijazah dari pejabat lain.

Pasalnya, kata Bonatua, putusan KIP tersebut tidak hanya berkedudukan terkait ijazah Jokowi tetapi juga ijazah pejabat publik lainnya.

"Nanti banyak peneliti-peneliti dadakan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bonatua Silalahi Tetap Tak Puas meski Sudah Diberi Salinan Ijazah Jokowi oleh KPU, Mengapa?

#BonatuaSilalahi #IjazahJokowi #KPU #PolemikIjazah #KasusHukum #VerifikasiDokumen #PolitikIndonesia #BeritaPolitik #IsuIjazah #FaktaHukum