Beda dengan Gerindra dan Golkar, PDIP Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD Itu Hak Rakyat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat beragam reaksi dari partai politik (parpol).

Partai Gerindra mendukung usulan tersebut, sementara PDI Perjuangan (PDIP) menolak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono, dikutip dari Tribunnews.com pada Senin (29/12/2025).

Ia pun mencontohkan pada tahun 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun. 

Baca: Pasang Target Tinggi dalam Pemilu 2029, PAN Sulawesi Selatan Bidik 9 Kursi di DPRD

Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

Di samping itu, Sugiono menyorot ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.

Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli mengatakan partainya tetap ingin pilkada berlangsung, di mana rakyat memilih kepala daerahnya.

"Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD," ujar Guntur, dikutip dari Kompas.com pada Senin (29/12/2025).

Menurutnya, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat.

Jika pemerintah ingin melakukan efisiensi, Guntur berpendapat seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.

Ia pun menyindir kabinet di pemerintahan saat ini yang terkesan gemuk.

Baca: DPR Warning Aparat soal Kisruh Bendera GAM, Minta TNI-Polri Kedepankan Dialog Bukan Kekerasan

"Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi. Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat," jelasnya. 

Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi.

Adapun usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD bersumber dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Usulan itu sampaikan langsung di hadapan Presiden  Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja," ucap Bahlil.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Faktor Anggaran Pertimbangan Utama

Program: Tribunnews Update
Host: Agung Tri Laksono
Editor Video:Ardrianto Satrio 
Uploader: bagus gema praditiya sukirman