Bendera GAM di Aceh: IPR Curiga Ada Intervensi Asing, Diduga Tolak Bantuan Hingga Status Bencana

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Aksi tersebut berlangsung pada Kamis (25/12/2025) siang, salah satunya di Lhokseumawe, serta kabupaten lain seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen.

Menurut Iwan, pengibaran bendera GAM tidak seharusnya dinormalisasi lantaran memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan gerakan separatisme.

Ia menilai tindakan tersebut berpotensi memunculkan kembali konflik laten di Aceh, meski hal itu telah berakhir sejak 2005.

Baca: Sejumlah UMSK Jabar Hilang, Said Iqbal ke KDM: Pemimpin yang Dipegang Omongannya, Bukan Konten

Baca: Real Madrid Ikut Berduka seusai Pelatih Valencia B Jadi Korban Tewas Kapal Tenggelam di Labuan Bajo

Menurutnya, aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial.

Ia menduga provokasi dan campur tangan asing telah berupaya mendiskreditkan pemerintah, terutama soal penolakan Presiden Prabowo terhadap desakan penetapan status bencana nasional dan bantuan luar negeri.

Meski begitu, Iwan menegaskan bahwa negara telah hadir sejak awal untuk mengerahkan berbagai bantuan dan personel.

Ia menilai narasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan meminta semua pihak menjaga perdamaian serta stabilitas Aceh.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bendera GAM Berkibar di Aceh, IPR: Harusnya Tidak Boleh Dinormalisasi, Ada Intervensi Asing