Cerita Mahasiswa UTA 45 Diskorsing di Hari Pahlawan karena Diskusi ‘Soeharto Bukan Pahlawan’

TRIBUN-VIDEO  — Di Hari Pahlawan, ketika banyak mahasiswa mengenang jasa para pejuang bangsa, Damar Setyaji Pamungkas justru menerima kabar yang tak disangka: dirinya diskors dari kampus.

Alasannya bukan karena pelanggaran akademik, melainkan karena rencana menggelar diskusi bertajuk 'Soeharto Bukan Pahlawan: Tantang Fadli Zon, 1000 Dosa Politik Soeharto.’

Diskusi yang sedianya digelar di kantin Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta pada Senin (10/10/2025), pukul 16.00 WIB itu, batal digelar karena dianggap sebagai kegiatan “politik praktis”.

Damar, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial (FEBIS), tak menyangka diskusi yang ia pandang murni akademik justru berujung sanksi skorsing.

Damar dipanggil menghadap dekan dan disanksi skorsing karena berencana menggelar diskusi tersebut di lingkungan Kampus.

Dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews dalam program SAKSI KATA, Damar menceritakan ide diskusi tersebut lahir dari semangat untuk mengkaji kembali sejarah panjang kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Tujuannya akademis. Kami ingin membuka temuan-temuan sejarah, fakta-fakta selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Itu penting untuk jadi diskursus publik di kampus,” ujarnya di studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dia menegaskan kegiatan serupa sudah lama berlangsung dan terbuka untuk umum.

"Jadi, kegiatan semacam ini sebenarnya sudah berlangsung lama, diskusi-diskusi sudah teragendakan hingga tanggal 10 November, dan terbuka untuk umum. Jadi, di agenda-agenda sebelumnya ada teman-teman buruh, ada teman-teman anak buruh, semacam kelas gratis," jelas Damar.

Ia terkejut, diskusi yang belum sempat dimulai itu langsung dicap sebagai “kegiatan politik praktis”.

Menurut Damar, alasan pihak fakultas adalah karena topik Soeharto masih hangat di ruang publik dan dianggap bisa mengarah ke politik.

"Juga, beliau menyatakan bahwa ada politisi dari partai PDIP yang sangat getol untuk menolak Bapak Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, dan dianggap berafiliasi dengan mereka juga. Makanya ada indikasi politik praktis, penjelasan Dekan begitu," jelasnya.

Lalu lanjutannya pertanyaanku, "Buktikan afiliasinya."

"Dan enggak ada jawaban soal itu. Memang tuduhan politik praktis itu tidak selesai begitu, secara observasinya memang belum dilakukan. Dan hemat saya rasa-rasanya ngawur saja begitu," tegasnya.

Saksikan wawancara eksklusif lengkapnya hanya di Kanal YouTube Tribunnews!