Respons Wali Kota Solo Respati Ardi soal Dualisme Kasunanan hingga Korupsi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan tanggapan terkait terjadinya dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta hingga bicara tentang pencegahan korupsi di Kota Solo.

Hal ini merespons pertanyaan News Director Tribun Network Febby Mahendraputra dalam wawancara di Solo pada Sabtu (15/11/2025). 

Dualisme Kasunanan

Respati menegaskan situasi kota tetap stabil meski dua kubu masih berjalan di lingkungan Kasunanan.

Ia menyebut apa yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta bukan konflik terbuka. 

Menurutnya, hanya ada dua kekuatan internal yang berjalan berdampingan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan aktivitas warga Solo tetap normal. Sampai saat ini, tidak ada dampak langsung terhadap ekonomi atau layanan publik akibat dinamika tersebut.

Respati menekankan urusan suksesi dan adat sepenuhnya menjadi ranah pengageng keraton. 

Pemerintah kota memilih tidak ikut campur selama situasi masih kondusif.

Menurutnya, pemerintah baru akan turun tangan bila masyarakat mulai merasakan gangguan nyata. 

Ia menegaskan fokus utama tetap pada ketertiban dan kebutuhan warga Solo.

Ia juga menyebut pemerintah melayani seluruh warga tanpa membedakan latar belakang. 

Prinsip equality before the law ditegaskan sebagai dasar kerja pemerintahan.

Respati menutup pernyataan dengan memastikan stabilitas Solo tetap terjaga. 

Ia menilai dinamika keraton masih dalam batas wajar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat.

Komunikasi dengan Jokowi dan Gibran

Respati mengungkap keterkaitan Kota Solo dengan figur Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menegaskan pengaruh Jokowi masih kuat dalam arah pembangunan Kota Solo.

Respati menyebut komunikasi dengan Jokowi tetap berjalan rutin hingga sekarang.

Masukan dan pandangan Jokowi masih dianggap relevan bagi program kota.

Hubungan itu juga terlihat saat mereka menghadiri takziah bersama pihak keraton.

Respati menjelaskan interaksi berlangsung baik dan penuh penghormatan pribadi.

Ia menegaskan komunikasi tetap dijaga dengan seluruh mantan wali kota Solo.

Setiap pemimpin sebelumnya dianggap penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Selain Jokowi, hubungan Respati dengan Gibran Rakabuming Raka juga tetap dekat.

Gibran sebagai wakil presiden disebut masih memperhatikan perkembangan Solo.

Respati menyatakan koordinasi program kota terus dilakukan secara rutin dan terbuka.

Infrastruktur, pelayanan publik, dan agenda prioritas tetap dibahas bersama.

Ia menutup pernyataan dengan memastikan stabilitas pembangunan Solo terjaga konsisten.

Kolaborasi lintas pemimpin diyakini memperkuat arah pembangunan kota ke depan.

Pemangkasan TKD

Respati mengingat masa pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut fase awal pemerintahan baru langsung membawa banyak penyesuaian anggaran.

Pemangkasan Transfer ke Daerah termasuk isu yang paling banyak dibahas.

Namun Respati memandang perubahan ini secara bijak dan tetap positif.

Ia menegaskan kepala daerah harus memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

Arahan mengenai hal itu juga disampaikan langsung Presiden Prabowo saat retret.

Sepulang dari Magelang, Respati segera menyusun Astacita Surakarta.

Salah satu poin pentingnya adalah optimalisasi pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Umum BUMD (PUB).

Respati mengakui sentralisasi pembangunan nasional pasti terjadi ke depan.

Ia menilai Solo harus memanfaatkan peluang melalui program prioritas seperti sekolah rakyat dan makanan bergizi.

Menurutnya pemangkasan TKD bukan masalah krusial bagi Solo saat ini.

Justru momentum untuk memahami Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan memastikan anggaran rakyat dikelola tepat.

Ia menutup penjelasan dengan kebijakan “Efektif, Efisien, Berdampak” sebagai respons.

Prinsip itu menjadi dasar Solo menyikapi perubahan fiskal secara sederhana namun tegas.

Pencegahan Korupsi di Solo

Sepanjang 2025 banyak kepala daerah tersandung operasi tangkap tangan oleh KPK.

Wali Kota Solo Respati Ardi merespons situasi ini dengan pendekatan kehati-hatian yang tegas.

Ia mengakui setiap pemimpin punya celah kesalahan dan kelebihan masing-masing.

Namun prinsip utama adalah ikhtiar agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Respati menegaskan Solo harus menjadi pemerintahan yang sangat terbuka.

Survei integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkatkan dan monitoring KPK dilakukan secara menyeluruh.

Ia menjelaskan belanja pemerintah kini dibuka selebar-lebarnya untuk pendampingan.

Aparat penegak hukum dipersilakan terlibat sejak awal demi mencegah masalah.

Menurutnya transparansi dan akuntabilitas membuat proses pengawasan lebih mudah.

Ia melihat pendampingan ini sebagai sarana belajar agar kebijakan tetap terkendali.

Respati mengingatkan godaan selalu ada baik dari celah maupun hawa nafsu.

Pemimpin wajib menjaga kontrol diri agar tidak mengambil yang bukan haknya.

Ia menegaskan pendekatan budaya Jawa membantu menjaga prosedur dan etika.

Solo siap mendukung aparat hukum kapan pun demi menjaga integritas pemerintahan. (*)