Ketua Banggar Ingatkan Risiko Besar Redenominasi dan Soroti Pentingnya Sosialisasi sebelum 2027

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa menjalankan rencana redenominasi rupiah.

“Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, banyak yang keliru menganggap redenominasi hanya sekadar menghapus tiga nol di belakang nominal uang.

Padahal, jika penerapan teknisnya tidak cermat, dampak inflasi akan sangat besar.

“Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sekedar menghilangkan tiga nol di belakang. Dampak inflatoirnya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan penyederhanaan digit mata uang itu membutuhkan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta kesiapan teknis yang matang agar tidak memunculkan lonjakan inflasi.

Baca: Ketua Banggar Nilai Redenominasi Rupiah Belum Mendesak dan Peringatkan Risiko Keresahan Publik

Baca: Menkeu Purbaya & Mensesneg Jawab Isu Redenominasi Rupiah, Tegaskan Belum Prioritas

“Kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya,” jelasnya.

Said juga menegaskan pentingnya menjelaskan ke publik bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Tanpa edukasi yang benar, ia khawatir akan muncul kesalahpahaman yang memicu keresahan.

“Jangan sampai redenominasi itu sama dengan bagi masyarakat, pemotongan uang. Nah, itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul,” katanya.

Ia menilai rentang waktu menuju 2027 harus dimanfaatkan untuk sosialisasi intensif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Soal Redenominasi Rupiah: Dampak Inflasinya Luar Biasa

#KetuaBanggar #BanggarDPR #Redenominasi #RedenominasiRupiah #RisikoRedenominasi #Rupiah #Sosialisasi #DPR #BankIndonesia #EkonomiIndonesia #MataUang