LIVE: Bupati Ponorogo Tiba di Gedung KPK Setelah Terjaring OTT, Diamankan Bersama 12 Orang

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko ke Jakarta seusai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11).

Bupati Sugiri pun sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/11) pagi.

Sugiri datang menggunakan mobil bersama penyidik KPK.

Ia tampak mengenakan baju hitam dipadu rompi warna senada dan masker warna putih.

Tidak ada pernyataan ataupun komentar yang disampaikan oleh Sugiri.

Sugiri hanya mengatupkan tangannya ke arah awak media yang sudah menunggu.

Baca: Bupati Sugiri Sancoko Kena OTT soal Mutasi Pejabat, PDIP Tunggu Penjelasan dari KPK

Setelah tiba, Sugiri langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan di lantai dua.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Sabtu (8/11) mengatakan bahwa dalam OTT di Ponorogo, pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri.

Sebanyak tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta pada hari ini.

OTT di Ponorogo ini disebut terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemkab.

Sejauh ini KPK belum memberikan rilis lengkap mengenai OTT yang menjaring Bupati Sugiri.

Sesuai ketentuan yang ada, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Sugiri Sancoko dan pihak yang tertangkap tangan.

Sebelumnya pada Sabtu dini hari, lima mobil yang diduga ditumpangi penyidik KPK meninggalkan Polres Ponorogo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Sugiri, pihak yang turut dibawa adalah Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD dr Harjono, dr Yunus Mahatma.

Beberapa jam sebelum dilakukan OTT, Sugiri melakukan mutasi pejabat Pemkab Ponorogo di rumah dinasnya di Jalan Alun-alun Utara.

Dalam sambutannya, Sugiri menegaskan bahwa tak ada suap dalam proses mutasi pejabat ini.

Sehari sebelumnya, Sugiri juga menggelar pertemuan bersama pejabat Pemkab dan DPRD Ponorogo di Aula Bapperinda.

Pertemuan tersebut disebut sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab menghadiri undangan KPK di Jakarta pada Kamis (23/10/2025) lalu.

Dalam momen tersebut dibahas sejumlah hal seperti pengelolaan pokok pikiran DPRD, penyaluran hibah daerah hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog.

 (*)