Dugaan Mahfud soal Mark Up Whoosh, Kerja Sama B2B dengan China tapi Ada Campur Tangan Pemerintah?

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kembali buka suara soal dugaan mark up Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh pada Senin (27/10).

Mahfud meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap perpindahan kontrak kerja dari yang awalnya Jepang ke China.

Sebagai informasi, Whoosh sebelumnya sempat akan dikerjakan oleh pihak Jepang dan sudah melakukan studi kelayakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dalam kerja sama dengan Indonesia, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah hanya 0,1 persen selama 10 tahun.

Namun secara tiba-tiba kerja sama justru beralih ke China dengan model kerja sama business to business (B2B).

Adapun untuk skema pinjaman dalam kerja sama ini memiliki bunga 2 persen dengan tenor 40 tahun.

Baca: Seruan Adili Jokowi, Makzulkan Gibran Menggema di Solo, Rismon Sianipar Klaim Bukti Ijazah Palsu

Tawaran kerja sama ini ternyata didukung langsung oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarmo pada tahun 2016.

Adapun alasan dukungan Menteri BUMN pada saat itu karena proyek Whoosh disebut-sebut tak akan menguras APBN Indonesia.

Namun setelah proyek tersebut rampung, menyisakan utang negara senilai Rp116 triliun.

Hal ini lah yang kemudian didesak mantan Menko Polhukam tersebut untuk segera diselidiki oleh KPK.

Mahfud juga mengungkap soal kerja sama Whoosh yang bersifat B2B, namun ternyata berakhir dengan campur tangan pemerintah Indonesia.

Hal itu terbukti lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antar Jakarta dan Bandung.

Mahfud menjelaskan bahwa terbitnya PMK itu dilatarbelakangi dari aturan pihak China, soal kerja sama rahasia yang hanya diketahui antara pemerintah kedua negara tersebut.

 (*)