Ditantang Dedi Mulyadi! Menkeu Purbaya Langsung Duga KDM Dikibulin Stafnya soal Data Dana Pemprov

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan data terkait dana sebesar Rp 4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mengendap di perbankan berasal dari Bank Indonesia (BI), bukan dari dirinya secara langsung.

Purbaya juga menepis tudingan bahwa ia pernah menyebut Bank Jabar (BJB) sebagai tempat penyimpanan dana tersebut. 

Menurutnya, nama Bank Jabar justru muncul dalam pernyataan klarifikasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Saya tidak pernah menyebut Bank Jabar. Datanya dari perbankan, bersumber dari BI. Kalau Gubernur tidak percaya data BI, bisa jadi beliau dibohongi anak buahnya sendiri,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Baca: Gaya Santai Purbaya Jawab Pertanyaan Wartawan hingga Menkeu Tolak Dikawal Barikade Satpam

Purbaya menjelaskan, data mengenai dana mengendap itu diungkap dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pekan ini.

Menurutnya, data yang ia sampaikan serupa dengan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri.

“Tanya saja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi membantah adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di Bank Jabar senilai Rp 4,17 triliun.

Ia menyebut telah melakukan pengecekan langsung ke Bank BJB, tempat kas Pemprov Jabar disimpan.

Baca: Menkeu Purbaya Geram Uang Rp 234 Triliun Pemda Mengendap di Bank, Sebut Tak Cakap Kelola Anggaran

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” tegas Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa.

Dedi menilai tudingan soal dana mengendap dapat menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintah daerah. 

Ia meminta Kementerian Keuangan membuka data secara transparan agar publik tidak salah menilai.

Dedi menegaskan, Pemprov Jabar saat ini justru tengah mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. 

Ia memastikan tidak ada dana APBD Jawa Barat yang diendapkan untuk kepentingan apa pun.

Pernyataan kedua pejabat ini bermula dari keterangan Purbaya beberapa waktu lalu yang menyebut 15 provinsi, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, memiliki dana APBD dalam bentuk deposito. 

Dalam paparannya, Jawa Barat disebut menyimpan dana sebesar Rp 4,17 triliun, DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, dan Jawa Timur Rp 6,8 triliun.

(TribunVideo.com)

(*)