Respons Mahfud MD soal Tantangan KPK Buat Laporan Dugaan Mark Up Whoosh: Agak Aneh Ini!

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menteri Polhukam Mahfud MD menyampaikan tanggapan balasan atas tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menantangnya untuk membuat laporan resmi dugaan mark up (penggelembungan) nilai proyek kereta cepat Whoosh di era Joko Widodo.

Menurut Mahfud MD, KPK seharusnya proaktif dengan melakukan pengusutan atas dugaan korupsi di proyek tersebut tanpa perlu menunggu dirinya membuat laporan resmi ke KPK.

Tanggapan Mahfud MD ke KPK ini dia sampaikan melalui unggahan cukup panjang di akun media sosial X pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Berikut rincian unggahan Mahfud MD di X:

Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up  Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.

Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.

Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya.

Baca: Menkeu Purbaya Setujui Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN, Tunggu Persetujuan Cak Imin

Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.  

Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK  tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.

Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi????

Jubir KPK Sentil Mahfud MD

Adalah juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyampaikan pernyataan halus sebelumnya menanggapi paparan Mahfud MD soal dugaan mark up besar-besaran di proyek kereta cepat di sebuah podcast.

Budi Prasetyo mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan korupsi tersebut agar segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditelaah lebih lanjut.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," kata dia.

Budi mengatakan, informasi yang beredar soal dugaan mark up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini masih bersifat awal.  KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya.

Baca: Ragukan Keterangan Universitas Udayana, Orang Tua Timothy Bawa Kasus Kematian Anaknya ke Polisi

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.

Di podcast yang kemudian potongan videonya viral di media sosial tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di China.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 (juta) US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025.

Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).

Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.

Dia juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin membengkak.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD ke KPK: Kalau Mau Usut Markup Proyek Kereta Cepat Tak Perlu Tunggu Laporan Saya!

#Whoosh #KPK  #kereta cepat #Mahfud MD