Tidak Peduli! Soal Berkantor di Papua, Wapres Gibran: Yang Penting Bisa Bertemu dengan Warga

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa dirinya siap untuk berkantor dimana saja.

Hal itu disampaikan Gibran merespon penugasan dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita dimanapun, kita jadikan kantor," kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Gibran mengatakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dirinya harus sering berkunjung ke daerah.

Ia harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha kecil di daerah.

"Seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja.Bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting," katanya.

Gibran mengatakan sebagai seorang Wakil Presiden ia harus siap ditugaskan dimana saja, kapan saja, dan terkait apa saja untuk kepentingan bangsa. Termasuk soal percepatan pembangunan di Papua.
Terlebih tugas Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua sudah dilakukan sejak era Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua," pungkasnya.

Baca: Respons Menohok OPM soal Gibran Ditugaskan di Papua: Anak Ingusan Mana Bisa Atasi Masalah Papua

Sebelumnya kabar mengenai Gibran akan berkantor di Papua, santer setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberi penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan di Papua.

Yusril menyebut Prabowo menugaskan Gibran untuk menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk isu hak asasi manusia serta penanganan oleh aparat keamanan.

"Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini," kata Yusril, Rabu (2/7/2025).

Namun kemudian Yusril meralat kembali pernyataannya mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua.

Yusril mengatakan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil presiden, kata Yusril, mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden.

Secara konstitudional, menurut Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah.

Baca: Mahfud MD Tak Pecaya Puan Belum Baca Surat Pemakzulan Wapres Gibran: Masih Cari Modus Politik

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Berkantor di Papua, Wapres Gibran: Yang Penting Bisa Bertemu dengan Warga