Pilpres 2019

Dianggap Telah Menyebarkan Hoaks, Andi Arief Diharap Tertib

Kamis, 3 Januari 2019 18:06 WIB

Kompas.com

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menertibkan anggotanya, Andi Arief.

Sebab, Andi yang menjabat Wakil Sekjen Partai Demokrat dianggap telah menyebarkan hoaks mengenai keberadaan tuju kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

"Kami harapkan Pak SBY mulai lah menertibkan prajurit-prajuritnya. Karena nanti citra pak SBY yang bagus itu bisa turun. Jangan sampai citra SBY turun karena prajuritnya," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (3/12/2018).

Arya mengatakan, harusnya Andi Arief sebagai pengurus Partai Demokrat sudah mengetahui bahwa saat ini KPU belum mencetak surat suara untuk pilpres 2019. Sebab, setiap perwakilan pengurus parpol saat ini masih membahas desain surat suara bersama KPU.

Oleh karena itu, ia menilai aneh jika Andi Arief justru mempertanyakan kebenaran isu adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dalam akun twitternya.

"Demokrat harusnya tahu surat suara apakah sudah ada atau belum," kata Arya.

Arya menilai, jika Andi Arief tak ditertibkan, maka hal itu bisa berdampak bagi citra SBY dan Partai Demokrat.

Bahkan, "Nanti yang rusak nama pak SBY nanti yang rusak nama Demokrat, nanti bisa menurunkan elektabilitasnya Demokrat. Kasihan partai yang bagus, pemimpin yang baik, jangan dirusak oleh prajurit yang seperti itu," kata dia.

Informasi mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu beredar mulai Rabu (2/1/2019) sore. Salah satunya diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kicauan Andi tersebut diunggah pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019). Namun, twit ini sudah tidak ditemukan. Pada Rabu tengah malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengecek informasi itu bersama Bawaslu dan Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setelah dicek, KPU menyatakan kabar tersebut bohong. KPU sudah melaporkan tersebarnya informasi hoaks ini ke polisi. (Kompas.com/ Ihsanuddin)