Beda Alasan PPP dan NasDem 'Melempem', Tidak Suarakan Hak Angket saat Rapat DPR

TRIBUN-VIDEO.COM - NasDem dan PPP tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/3).

Padahal dua partai ini tergabung dalam tiga fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket.

Namun dalam Rapat Paripurna, hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca: Jubir PSI Jawab Ancaman PPP yang akan Bawa Anomali Lonjakan Suara PSI Lewat Hak Angket: Salah Jalur

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR.

Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket.

Partai NasDem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua anggota fraksi.

Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU.

"Kami akan bersikap setelah 20 Maret. Kami hormati penghitungan KPU. Tanpa PDI-P pun, NasDem akan mengambil jalan itu (angket),” kata Sugeng usai rapat paripurna DPR di Jakarta.

Sementara Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam Rapat Paripurna.

Baca: PSI Jawab Ancaman PPP | Suara PSI Dikoreksi KPU | Keberadaan Puan Maharani saat PDIP Bacakan Angket

Menurutnya PPP masih belum bersikap soal hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Achmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu.

Pasalnya, ia tidak membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna.

Pria yang akrab disapa Awiek ini berjanji pihaknya segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Kami pun belum melakukan rapat internal. Insyaallah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya gak ilang," pungkasnya.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Alasan PPP dan Nasdem Diam soal Hak Angket di Rapat Paripurna DPR RI

Host: Maria Nanda
VP: Irvan

# Nasdem # PPP # Hak Angket # Kecurangan # Pemilu # DPR RI