Profil Effendi Simbolon, Kader PDIP yang akan Dipanggil DPP Buntut Beri Sinyal Dukung Prabowo

TRIBUN-VIDEO.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) rencananya akan memanggil salah satu kadernya yakni Effendi Simbolon.

Ia dipanggil setelah mengundang Prabowo Subianto dalam Rakernas Punguan Simbolon Dohot Indonesia (PSBI) pada Jumat (7/7/2023).

Effendi selaku ketua umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke acara tersebut dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.

Sehingga, ia membantah kabar yang menyebut dirinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Baca: Buntut Nyatakan Sinyal Dukung Prabowo, Politisi Senior PDIP Effendi Simbolon akan Dipanggil DPP

"Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga Simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara," kata Effendi, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (10/7).

Namun PDIP tetap akan memanggil Effendi untuk dimintai klarifikasi atas perbuatan tersebut.

Adapun Effendi Simbolon merupakan anggota DPR RI empat periode sejak 2004.

Ia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 1 Desember 1964.

Effendi merupakan lulusan program S1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya, S2 Ilmu Politik dan S3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran.

Baca: Prabowo Sebut Effendi Simbolon Paling Galak dan Kritis: Itu Wakil Rakyat yang Benar

Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menempati posisi penting di sejumlah perusahaan.

Di antaranya Asisten Direktur di Djajanti Group, Vice President Director PT Sinar Alam Lestari, dan konsultan di PT Pupuk Kaltim.

Di partai yang menaunginya, Effendi sempat dipercaya menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya dan Dana di tahun 2012-2017.

Selain itu, ia juga sempat dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP periode tahun 2010-2015.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Effendi Simbolon, Kader PDIP yang Bakal Dipanggil DPP Gegara Lempar Sinyal Dukung Prabowo

VO: Agung Laksono
VP: Valen

# Effendi Simbolon # PDIP # Prabowo # Klarifikasi # DPR RI