Tercium Dugaan Korupsi, KPK Didesak untuk Periksa Pemprov Lampung Imbas Curhatan Bima Yudho

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya dugaan korupsi di kalangan Pemprov Lampung imbas kritikan dari Bima Yudho terkait infrastruktur yang dinilai buruk.

Atas hal itu, KPK pun diminta untuk segera melakukan pemeriksaan pada Pemerintah provinsi Lampung.

Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (18/4/2023), Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, pemerintah Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK.

Bahkan, pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat kepemimpinan Agus Rahardjo.

Baca: Buntut Dikritik Bima, Kondisi Jalan di Lampung Disorot, Padahal Dapat Penghargaan APBD Tertinggi

Julius pun menilai bahwa tanda bahaya itu harus ditanggapi oleh KPK dengan melakukan pemeriksaan lebih detail.

"Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi," ujar Julius kepada Kompas.com, Senin (17/4/2023).

"Artinya apa? Tanda bahaya ini harus ditangkap oleh KPK untuk memeriksa lebih detil," katanya lagi.

Menurutnya, KPK harus curiga ada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk perbaikan jalan raya namun jalan yang diperbaiki itu cepat rusak.

Julius menyebut, korupsi modus infrastruktur ini merupakan hal lumrah dan harus disegera diselidiki KPKK.

Baca: Laporkan TikToker Bima Yudho ke Polisi, Ginda Ansori Minta agar Berhenti Buat Kegaduhan di Lampung

"Korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda dan lokal. Artinya, ini jadi masukan untuk memeriksa," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sudah mencurigai adanya korupsi dana infrastruktur di Lampung.

Hal itu didasari dengan dugaan adanya praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya.

Sebagai contoh, adanya proyek perbaikan jalan di Lampung yang baru saja rampung dilakukan tapi kembali rusak.

Meski demikian, Ghufron meminta masyarakat terus berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah.

Ia memastikan laporan yang diterima oleh Komisi Antirasuah itu bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan di dalamnya.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buntut Kritik Tiktoker, KPK Diminta Bergerak Periksa Pemprov Lampung"

# Dugaan Korupsi # KPK # Bima Yudho # infrastruktur # jalan rusak