Ombudsman Panggil Pimpinan KPK Terkait Polemik TWK di KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Irwan Rismawan

TRIBUN-VIDEO.COM - Terkait polemik pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK, Ombudsman RI memanggil pimpinan KPK untuk memberikan klarifikasi. Pada kali ini, pimpinan KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Usai pertemuan tertutup dengan Ombudsman, Nurul Ghufron bersama Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Wajeng memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dan ada tiga hal yang diminta klarifikasi dari pimpinan KPK.

Pertama yakni soal dasar hukum, kedua adalah pelaksanaan dari hukum yang ada dan terkait dengan peralihan, dan ketiga yakni adalah ada pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alih status menjadi aparatur sipil negara.

Baca: Tanggapan Menpan RB Jelang Pelatihan ASN KPK dan Soal TWK

Sementara dalam keterangannya, Nurul Ghufron menjelaskan yakni bahwa KPK memiliki landasan untuk melaksanakan pengalihan status pegawainya menjadi ASN. Landasan itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Nurul Ghufron juga menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan alih status pegawai KPK. Adapun, yang dijelaskan Ghufron kepada Ombudsman yakni terkait prosedur-prosedur pembentukan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 dan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan proses mulai dari pembuatan kebijakan sampai pelaksanaannya. Ghufron mengklaim, semua tahapan itu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Laporan dugaan maladministrasi pelaksanaan TWK kepada pegawai KPK disampaikan kepada Ombudsman RI oleh pegawai KPK yang dinonaktifkan Ketua Firli Bahuri karena tak lulus TWK.(*)

# Pimpinan KPK # Polemik TWK di KPK # Ombudsman # Tes Wawasan Kebangsaan