PSI Anggap Anthony Winza Prabowo Tak Salah Menanyakan Anggaran 1 Set Komputer Rp128 Miliar

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza Probowo saat ini sedang menjadi perbincangan.

Hal ini dikarenakan ia dituding menyebarkan materi rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Kamis (5/12/2019) lalu.

Dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV yang tayang pada Minggu (8/12/2019), PSI menyatakan apa yang dilakukan oleh kadernya tidak salah.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar mengatakan Anthony menanggapi soal anggaran tersebut di ruang rapat.

Rapat tersebut juga dilakukan secara terbuka, sehingga diikuti oleh sejumlah wartawan.

"Anthony hanya mengomentari anggaran tersebut di ruang rapat siang harinya, dan pada saat pertanyaan disampaikan enggak ada anggota dewan lain yang komplain, enggak ada rilis media sama sekali" ujar Michael.

"Dan saat itukan sifat rapatnya terbuka jadi memang ada banyak wartawan di sana, jadi wartawan-wartawan ini mengutip dan menulis. Itu hak media," imbuhnya.

Anthony dinilai sudah melakukan prinsip penegakan transparansi anggaran dengan benar.

"Saya rasa yang bro Anthony lakukan adalah ingin mempertahankan prinsip bahwa transparansi anggaran itu perlu," ujar Michael.

"Dan sebagai anggota dewan, boleh mengkritisi anggaran baik itu di dalam rapat ataupun kalaupun mau di luar rapat pun bisa."

"Tapi yang bro Anthony lakukan adalah di dalam rapat," ungkapnya.

Atas pemaparannya itu, Michael pun berpendapat, Anthony tidak melakukan hal yang salah.

"Jadi kami lihat tidak ada yang masalah terkait hal itu, dan justru ini adalah hal yang baik," tegasnya.

"Saya rasa ini pertama kalinya mungkin di dalam kita membahas anggaran di DPRD sangat tajam, dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh bro Anthony."

Ia lalu mengutip soal pernyataan Kepala Humas BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Mulyo Sasongko dalam sebuah media online.

Ketua BPRD tersebut menyatakan, anggaran tersebut masih dalam penyusunan komponen dan rekomtek, berbentuk dummy atau replika.

Hal tersebut kemudian dipermasalahkan oleh PSI, karena anggaran yang cukup besar tersebut masih ada istilah tersebut.

"Yang kami pertanyakan dari PSI adalah bagaimana ada ceritanya ada anggaran sebesar 128 miliar."

"Ini sudah pada tahap RAPBD, padahal seharusnya, Rabunya diketok (disahkan)," kata Michael.

Michael menilai apa yang dilakukan oleh Anthony sudah tepat.

"Karena kami harus tahu betul isinya apa, apakah betul seperti yang ditampilkan di website apbd tersebut atau ada perubahan," ucap Michael.

Pernyataan Anggota DPRD Komisi C

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega menyatakan adanya kesalahpahaman dalam persoalan ini.

Cinta Mega berujar saat rapat tersebut, komponen harga belum ditetapkan secara pasti, karena masih menunggu keputusan dari Diskominfo.

Meski di dalam website APBD DKI Jakarta sudah tertulis soal anggaran tersebut, Mega menyatakan hal tersebut merupakan rancangan anggaran.

"Itu anggaran mereka tapi belum fix, karena masih menunggu rekomtek dari Diskominfo," ujar Mega.

"Rekomtek itu kan harganya bisa kurang atau lebih, kalau enggak ada rekomtek kan enggak bisa masuk ke apbd, enggak masalah."

Mega lalu mempersoalkan berita yang judulnya menyebutkan Anthony menyoroti anggaran sebesar Rp128 miliar per satu komputer.

Seusai membaca berita tersebut, Mega lalu memberitahu Anthony soal hal ini.

"Bung Anthony kita sudah sepakat bahwa (anggaran) 128 miliar itu bukan satu komputer, dan jangan share dulu di sosial media, karena ini kan bisa jadi bola liar," ucap Mega menirukan kata-katanya waktu itu.

Mega juga mempermasalahkan soal sikap Anthony yang waktu itu dinilai emosional.

"Sehingga waktu itu sidang kita skors, ayo kita masuk dulu kata bung Andyka dari Gerindra juga, tapi pada waktu itu Bung Anthony ngotot, ya tidak pantas deh," katanya.

Terkait rencana pelaporan Anthony ke Badan Kehormatan DPRD DKI, Mega belum mengetahui secara pasti, yang jelas anggota Komisi C merasa tersinggung dengan tindakan Anthony tersebut.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Soal Polemik Pengadaan 1 Set Komputer Rp 128 Miliar yang Libatkan Kadernya, PSI: Tak Ada yang Salah