MTI dan CELIOS Desak Audit Total MBG, Soroti Celah Korupsi dalam Tata Kelola

TRIBUN-VIDEO.COM - MTI dan CELIOS Desak Audit Total MBG, Soroti Celah Korupsi dalam Tata Kelola

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti berbagai persoalan tata kelola dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menilai audit menyeluruh menjadi langkah mendesak untuk mengungkap akar permasalahan yang kini mencuat ke publik.

Kedua lembaga menilai persoalan yang terjadi dalam MBG tidak hanya terkait dugaan pelanggaran oleh individu, tetapi juga menyangkut desain dan tata kelola program secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul, menilai penangkapan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

"Ketika sistemnya rapuh, diskresi dan kesempatan membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Ahmad Jilul, kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik daring bertajuk "Reformasi Tata Kelola MBG: Masihkah Mungkin?" yang digelar MTI.

Baca: Nasib Motor Listrik MBG Rp1 Triliun Disorot, Ribuan Unit Masih Tersimpan di Gudang

Menurut Jilul, MTI menemukan sedikitnya empat celah sistemik yang membuat program rentan terhadap penyalahgunaan, yakni diskresi tanpa batas dalam pembukaan titik SPPG, pembatasan kepemilikan yayasan yang tidak memadai, pengawas yang merangkap sebagai pelaksana, serta rantai pasok yang dinilai membuka ruang praktik rent-seeking.

MTI juga menyoroti dugaan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, unsur militer, dan aparat penegak hukum dalam pengelolaan program. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Jilul menegaskan bahwa pembatasan jumlah dapur yang dapat dikelola satu yayasan tidak akan efektif tanpa transparansi mengenai pihak yang sebenarnya mengendalikan yayasan-yayasan tersebut.

"Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah siapa yang paling diuntungkan dari anggaran besar MBG yang disebut mencapai Rp268 triliun?" ujarnya.

Baca: HP Sony Sonjaya jadi Kunci! Pengacara Ungkap Ada Lebih dari 26 Nama Terseret dalam Kasus Korupsi MBG

MBG Tak Benar-benar Gratis

Pandangan serupa disampaikan Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan. Ia menilai berbagai peringatan dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengenai potensi persoalan dalam MBG sebenarnya telah disampaikan sejak pertengahan 2024, namun tidak mendapat perhatian yang memadai.

"MBG tidak benar-benar gratis karena bersumber dari APBN dan pajak publik. Karena itu publik berhak menuntut audit total dan desain berbasis bukti," katanya.

CELIOS mencatat tingkat inclusion error program mencapai 34,2 persen. Selain itu, lembaga tersebut memperkirakan opportunity cost akibat pengalihan anggaran kesehatan dapat mencapai Rp8,4 triliun.

CELIOS juga mengkritik adanya pengecualian terhadap 15 yayasan dari penelusuran profil dan transaksi keuangan oleh PPATK.

Kebijakan tersebut dinilai menciptakan perlakuan yang tidak setara dan berpotensi memperkuat jaringan kepentingan di sekitar program.

Baca: Sidak Dapur MBG, Kepala BGN Nanik S Deyang Tegur Mitra dan Pekerja yang Masak Tak Sesuai SOP

Sorotan terhadap tata kelola MBG juga datang dari sektor kesehatan. Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, mengungkapkan bahwa hingga April 2026 terdapat lebih dari 33 ribu kasus keracunan yang berkaitan dengan program tersebut.

Ia menilai angka tersebut kemungkinan hanya sebagian kecil dari persoalan yang terjadi di lapangan.

Diah juga mengkritik penggunaan istilah "kejadian menonjol" dalam Peraturan Presiden tentang MBG karena dinilai tidak sejalan dengan terminologi epidemiologi yang lazim digunakan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Berdasarkan survei CISDI terhadap 1.624 anak, sekitar 35 persen responden tidak menghabiskan makanan yang diterima. Persentase yang hampir sama juga mengaku enggan mengonsumsi makanan karena pernah menerima makanan dalam kondisi rusak, basi, atau belum matang.

"Pergantian pimpinan BGN tidak cukup. Organisasi BGN dan operasi MBG harus ditransformasi, dan apabila tidak dapat diperbaiki, program tidak seharusnya dilanjutkan dalam format sekarang," ujar Diah.

Sementara itu, Peneliti FIAN Indonesia, Mufida Kusumaningtyas, mengingatkan bahwa kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung MBG berpotensi mengganggu pasar lokal, memicu kelangkaan, dan memperbesar dominasi korporasi pangan dalam sistem produksi nasional.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Program MBG Dinilai Telah Dirancang dengan Celah Korupsi, Audit Total Dianggap Mendesak

# bgn # Makan Bergizi Gratis # mbg # celios # mti

Editor Video: Magang/Dian Rahmawati