TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno buka suara terkait penolakan SMAN 1 Pontianak
Penolakan tersebut terkait pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
MPR RI menunggu surat resmi dari SMAN 1 Pontianak untuk dibahas dalam rapat internal guna menentukan langkah lanjutan.
Ungkapan ini disampaikan Eddy Soeparno dalam keterangan resminya pada Jumat (15/5).
Dalam keterangannya, Eddy menyebut surat resmi dari SMAN 1 Pontianak penting agar MPR bisa mengambil keputusan baru.
“Kan secara terbuka ke publik sudah disampaikan sesuai dengan statement publik yang disampaikan oleh SMAN 1.
Tentu kami selaku penyelenggara dari LCC menunggu dari SMAN 1 Pontianak untuk bisa mengirimkan juga kepada MPR secara resmi,” kata Eddy kepada wartawan.
Dalam keterangannya, Eddy juga mengapresiasi sikap SMAN 1 Pontianak yang tetap mendukung SMAN Sambas untuk melaju ke babak final LCC.
“Kami menghormati dan mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh SMAN 1, apalagi mengatakan bahwa SMAN 1 akan mendukung SMAN Sambas untuk maju nanti di final. Saya kira ini sebuah sikap legowo dan kesatria,” ujarnya.
Eddy menilai sikap sekolah tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang menjadi tujuan utama sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
“Dan inilah sesungguhnya semangat keindonesiaan yang kami ingin bangun melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI,” tandasnya.
Diketahui, polemik LCC MPR RI mencuat setelah video viral adanya jawaban seorang siswi SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra (Ocha) yang disalahkan oleh juri.
Meski sudah memberikan pembelaan, jawaban Ocha tetap dinyatakan salah oleh juri.
Hingga kini, pelaksanaan ulang LCC masih menunggu keputusan resmi MPR RI setelah surat dari SMAN 1 Pontianak diterima.
Baca: DRAMA LCC BERUJUNG KE ISTANA? Siswi SMAN 1 Pontianak Akan Bertemu Gibran di Jakarta
Baca: Respons MPR usai SMAN 1 Pontianak Tolak Pelaksanaan Ulang LCC tingkat Provinisi Kalimantan Barat
(Tribun-Video.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.