Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Menanggapi hal ini, Dedi justru mengajak pihak-pihak terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Komnas HAM untuk meninjau langsung program tersebut.
Ditemui di Lembang, Bandung pada Senin (5/5/2025), Dedi menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra.
Baca: Pecah! Dedi Mulyadi Lepas Baju Rayakan Kemenangan Persib seusai Juara Liga Bareng Bobotoh
Ia mengibaratkan dua hal tersebut sebagai pisau untuk mengasah ketajaman berpikir seorang pemimpin.
"Saya juga mempersilakan kepada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X dan I DPR untuk berkunjung ke tempat pelatihan," ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com, Senin (5/5/2025).
Dedi menyebut, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berikutnya.
Ia tak ingin siswa nakal yang hobi tawuran atau berbuat kriminal melukai orang lain.
Oleh karena itu, Dedi berusaha mendisiplinkan mereka ke barak militer.
Baca: Viral Emak-emak Ngadu ke Kapolri Minta Dedi Mulyadi Segera Ditangkap dan Dikirim ke Aceh
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru.
Dedi mencontohkan, kegiatan Paskibraka, Pramuka, latihan baris-berbaris selama ini juga melibatkan peran TNI.
Bahkan, di Papua, TNI-Polri terjun langsung untuk mengajar siswa sekolah.
"Tidak ada hal baru TNI memberikan pengajaran pada sipil, pada anak-anak sekolah," imbuhnya.
Namun, Ketua Komnas HAM Atnike Nova punya pandangan lain soal kebijakan Gubernur Jawa Barat.
Ia menilai, TNI tidak berwenang untuk mendidik kalangan sipil.
Baca: Menteri HAM Natalius Pigai Bela Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer: Tidak Menyalahi HAM
Atnike menambahkan, sebenarnya tidak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI.
Namun, bukan untuk mendapat pendidikan ala militer, melainkan edukasi soal tugas-tugas TNI hingga karier.
Atnike justru menyayangkan jika anak-anak nakal dibawa ke barak TNI karena bentuk penghukuman.
Menurutnya, hal tersebut keliru karena tidak sesuai dengan hukum pidana anak di bawah umur.
"Iya dong (keliru), itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur," kata Atnike, Jumat (2/5/2025).
Sebagai Ketua Komnas HAM, Atnike meminta Dedi Mulyadi untuk meninjau kembali program tersebut. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dikritik soal Siswa Dilatih TNI, Dedi Mulyadi Persilakan Komnas HAM dan DPR Datang ke Barak"
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.