TRIBUN-VIDEO.COM- Kementerian Luar Negeri RI membantah isu perjanjian pemindahan 100 warga Gaza ke Indonesia.
Menurut Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, pemerintah Indonesia tak pernah membahas rencana yang disebut media asing.
Pria yang akrab disapa Roy itu menyebut, saat ini Indonesia lebih fokus pada gencatan senjata tahap dua.
Hal itu lebih penting, agar bantuan kemanusiaan bisa tersalurkan dengan baik untuk warga Palestina di Gaza.
"Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing," ujar pria yang akrab disapa Roy tersebut melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
"Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya gencatan senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza," ujarnya.
Baca: Rudal Houthi Menggila! Bombardir Kapal Induk AS di Laut Merah Gegara Israel Ngeyel Serang Gaza
Baca: Jubir Hamas Abdel Latif al-Qanou Tewas dalam Serangan Udara Israel di Jalur Gaza Utara
Sebelumnya, pemindahan warga Gaza ke Indonesia ditulis media jns.org.
"Gaza to Indonesia: 100 workers in Israeli Pilot Program".
Dijelaskan dalam artikel, sekira 100 warga Palestina di Gaza bakal dikirim ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi.
Hal itu disebutkan sebagai bagian dari percontohan migrasi sukarela.
Dalam artikel menyatakan, apabila 100 orang dikirim ke Indonesia sukses untuk kerja konstruksi, nanti akan ada kebijakan selanjutnya.
Yakni, ribuan warga Gaza tahap berikutnya akan dikirimkan.
"Sementara hukum internasional mengizinkan mereka meninggalkan Gaza untuk bekerja dan kembali. Tujuan lebih luas adalah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, bergantung pada kerja sama Indonesia," tulis artikel tersebut.
(Tribun-Video.com/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenlu Bantah Ada Kesepakatan Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia"
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.