TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan membangun penjara khusus koruptor di lokasi terpencil.
Mengutip Tribunnews pada (18/3), hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam pernyataannya pada (18/3/2025).
Lebih tepatnya, Tanak menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo yang membuat penjara di pulau terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi.
"Saya sependapat bila presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak dalam pernyataannya, Selasa (18/3/2025).
Baca: KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati sebagai Saksi Kasus Korupsi Jual Beli Gas
Baca: Staf Hasto Ajukan Praperadilan Soal Penyitaan yang Dilakukan KPK: Sidang Perdana 24 Maret 2025
Dengan begitu, ia memberi usulan, di mana pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian.
Di mana tujuannya, agar para koruptor itu berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah.
Terkhusus, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri.
"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," katanya.
Usulannya itu diharapkan, agar mereka para koruptor akan memiliki rasa takut untuk kembali melakukan korupsi.
"Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi," katanya.
(Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Mau Bikin Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil, KPK: Kalau Perlu Jangan Kasih Makan
#prabowo #PenjaraKoruptor #HukumanKoruptor #Korupsi #AlatPertanian #Penjara #PolitikusIndonesia #RencanaPrabowo #AntiKorupsi #BeritaTerbaru #IsuPolitik #PenanggulanganKorupsi #PrabowoSubianto #KPKDukung #KebijakanPrabowo #ReformasiHukum #PolitikIndonesia #BeritaIndonesia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.