Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak TNI memecat ketiga prajurit yang terlibat kasus penembakan bos rental.
Ketiga prajurit tersebut yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA.
Amelia Anggraini mempertanyakan atas keadilan, transparansi dan akuntabel dari kasus yang menjerat ketiga prajurit TNI AL.
Dirinya beranggapan hukum sebenarnya penting ditegakkan untuk nama baik TNI di masyarakat.
Selain itu, ia berharap kejadian serupa tidak terulang.
Baca: Terbukti Abai? Kapolsek Cinangka Dimutasi ke Yanma Polda Banten seusai Tolak Dampingi Bos Rental
Dikutip dari Kompas.com, ia juga mendukung prajurit tersebut diberi sanksi jika benar terbukti bersalah.
Sanksi mulai dari pemecatan secara tegas yang nantinya akan dibuktikan di pengadilan militer.
"Sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel. Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI," ujar Amelia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).
Baca: Pantas Berani Tembak! Eks Kabareskrim Duga Ada Sindikat di Kasus Tewasnya Bos Rental: Punya Bekingan
"Kami berharap insiden seperti ini tidak terulang, sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat," pungkasnya.
Disisi lain keprihatinan diungkapkan Jazuli Juwaini sebagai anggota DPR RI dan Ketua Fraksi PKS.
Pasalnya menurut Jazuli, dalam kasus ini korban sudah berupaya mencari banyak keadilan.
Ia berharap dengan hadirnya kepolisian masyarakat bisa mendapatkan perlindungan.
Oleh karenanya, dirinya meminta kepolisian harus selalu sigap dalam memberantas kejahatan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR RI Minta TNI Pecat Prajurit Pelaku Penembakan Bos Rental demi Jaga Kepercayaan Masyarakat
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.