Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.
TRIBUN-VIDEO.COM - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mengampuni koruptor untuk bertaubat banjir kritikan.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan kritikan.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai langkah itu bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
“Menurut saya masih banyak kendala. Pertama, dari legal formal. Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999,” kata Boyamin dihubungi Minggu (22/12/2024).
Baca: PDIP Akui Tak Salahkan Prabowo soal Kenaikan PPN Jadi 12%: Bukan Menolak, tapi Minta Dikaji Ulang
Menurutnya, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana korupsi.
Boyamin pun menilai isu itu sulit efektif lantaran koruptor cenderung menghindari pengakuan kesalahan.
Bahkan, ia meragukan efektivitas pengampunan, yang mungkin hanya menjaring sedikit pengembalian dana.
Sementara Mahfud MD mengingatkan risiko memberikan ampunan kepada para koruptor.
Baca: Klarifikasi Narasi Erdogan Keluar saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Bukan Walkout tapi Ada Agenda Lain
Menurutnya memberikan ampunan kepada koruptor berisiko bahaya.
Ia turut mengingatkan soal akuntabilitas, transparansi hingga pertanggungjawaban terkait aksi korupsi itu.
"Asas akuntabilitas dan asas transparansi tak akan terpenuhi," kata Mahfud.
Perlu diketahui, wacana tersebut menuai pro dan kontra, menciptakan polemik di kalangan masyarakat dan pemerhati hukum.
(Tribun-video.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Buka Pintu Maaf Koruptor Asal Kembalikan Uang, MAKI: Kembalikan Uang Tidak Hapus Pidana
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Pengampunan Koruptor Tak Jamin Akuntabilitas dan Transparansi
# Pidato # Prabowo # pengampunan #koruptor# kritikan # Mahfud MD
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.