Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny Talapessy, ngadu pihaknya temukan dugaan Jokowi cawe-cawe pada Pilkada Serentak 2024.
Ronny menyebut, hal tersebut ditandai dengan dugaan keterlibatan sejumlah Kapolda seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, dalam proses Pilkada 2024.
"Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitu pun calon gubernurnya Ahmad Luthfi pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024," kata Ronny di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).
Ronny pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi, bahkan mencopot Kapolda yang tidak netral dalam Pilkada 2024.
Baca: Penampilan Iriana Jokowi saat Jenguk Cucu ke Jakarta Disorot, Tenteng Tas Mewah Harga Selangit
Terlebih, Prabowo pernah memberi arahan agar aparatur negara termasuk aparat kepolisian tidak boleh berpihak di Pilkada 2024.
"Ini tentu saja bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga perlu ada evaluasi terhadap Kapolda (Ribut) Jawa Tengah,” ujar Ronny.
Ronny pun menjelaskan jika masyarakat berharap agar proses demokrasi dalam Pilkada 2024 tak mengulang kejadian di Pilpres lalu.
“Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua,” tegasnya.
Selain itu, dia menyebut bahwa pihaknya juga menemukan pengerahan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN) hingga intervensi terhadap kepala desa di sejumlah daerah.
Baca: Begini Kata Bahlil soal Alasan Jokowi dan Gibran Tak Masuk Partai Golar, Ternyata Karena Hal Ini
Menurut Ronny, di Jawa Tengah pihaknya mencatat setidaknya ada 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan untuk mendukung pasangan tertentu.
Ia berujar jika Bawaslu Jawa Tengah telah merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Namun, BKN belum memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat.
Tak hanya Jawa Tengah, Ronny menambahkan pola kecurangan serupa juga terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalbar, hingga Maluku, dan Papua.
"Pola cawe-cawe ini tidak terjadi secara parsial, tapi kami melihat ini sistem komando dari tingkatan Polda, Polres dan Polsek, lalu camat hingga kepada kepala desa," ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Temukan Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Serentak 2024 Lewat Sejumlah Kapolda
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.