TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap untuk banding atas vonis 3,5 tahun terhadap petinggi Lippo Group, Billy Sindoro.
"Kami tentu akan menggunakan waktu pikir-pikir terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum akan menyusun analisis terhadap pertimbangan putusan tersebut dan mengusulkan sikap yang dapat diambil pada Pimpinan KPK," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Febri mengatakan, KPK menghargai putusan pengadilan tersebut.
Akan tetapi, ia mengakui bahwa vonis terhadap Billy lebih rendah dari tuntutan jaksa.
Billy sebelumnya dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa KPK.
"Memang ada putusan yang terbilang rendah kalau dibanding tuntutan KPK, apalagi terdakwa Billy Sindoro juga sudah pernah terlibat korupsi sebelumnya," katanya.
Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Hakim saat membacakan surat amar putusan di sidang kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Selasa (5/3/2019).
Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun hukuman penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut hakim, Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Hakim menyebut, uang yang mengalir sebesar Rp16.182.020.000 dan SGD 270.000.
Uang ini untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Billy Sindoro"
ARTIKEL POPULER
Baca: Cara Edit Foto Promosi Produk yang Instagramable dengan Adobe Spark
Baca: Cara Aktifkan Fitur Kontrol Orangtua di Google Play Store
Baca: Cara Terjemahkan Teks dari Kamera atau Foto
TONTON JUGA:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/j_Y-5sJKk5s" width="360" height="360" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.