Bertemu Delegasi Adat Nusatara, PDIP Siap Loloskan Penetapan Hari Adat Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUN-VIDEO.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima kunjungan Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) yang meminta dukungan atas penetapan Hari Adat Indonesia yang sedang diajukan kepada Pemeritahan Jokowi.

Kedatangan PANI, yang berisi para pemangku adat, kerajaan, keraton, dari seluruh Indonesia itu diterima langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Jenderal Diponegero, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Hasto tampak didampingi oleh Ketua DPP PDIP. Termasuk Bambang DH, Idham Samawi, Sri Rahayu, dan Rokhmin Dahuri.

Sementara delegasi PANI dipimpin Ketua Umum Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah bersama perwakilan kesultanan dari seluruh wilayah di Indonesia. Turut juga Ketua Dewan Adat Nasional Irwannur Latubual.

Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah menyampaikan maskud kedatangannya dan bertemu dengan jajaran DPP PDI Perjuangan.

Raja Tallo ke-19 itu juga menyampaikan Hari Adat diajukan pada 12 Juli, yang bertepatan dengan kelahiran Dewan Adat Nasional di Demak, pada 12 Juli 1912.

"Kami sangat mengharapkan agar Pemerintah segera menetapkan Hari Adat Internasional Indonesia. Kami songsong kelahirannya. Kami harapkan lahir Keppres mengenai hal ini," kata Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah.

Perwakilan dari Masyarakat Adat Papua menyatakan bahwa permintaan itu adalah panggilan jiwa mereka. Di Papua, ada 200-an lebih suku dengan adat istiadatnya masing-masing.

"Bagi kami di Papua, adat istiadat adalah hal utama. Kami harap PDI Perjuangan bisa bergandengan tangan dengan niat baik kami," kata Perwakilan dari Papua itu.

Ketua DPP PDIP, Idham Samawi, mengaku sudah menerima rombongan PANI untuk beraudiensi beberapa bulan lalu.

Ia menekankan bahwa masyarakat adat Indonesia adalah benteng ideologi Pancasila terhadap upaya masif masuknya ideologi asing ke Indonesia.

"Masyarakat Adat Indonesia siap pasang badan terhadap siapapun juga yang hendak mengganti Pancasila," kata Idham Samawi.

Lehih lanjut, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan itu, menyatakan pihaknya terus mendorong bangkitnya kebudayaan.

Sebab PDIP percaya, jalan kebudayaan itu yang harus kita pilih untuk sebuah tatanan dunia baru yang terbuka dan berkelanjutan.

"Jangan sampai kita dijajah kebudayaan tertentu sehingga menghilangkan adat Nusantara," kata Hasto.

"Maka itu kami akan memperjuangkan usulan Hari Adat Nasional itu kepada Pemerintahan Jokowi," tambahnya.

Hasto mengatakan bahwa hanya Jokowi sebagai pemimpin, melalui keputusan politik, yang memberi perlindungan atas hak adat nusantara. Jokowi juga yang memberikan perlindungan kekayaan alam nusantara. Terbukti dengan Jokowi memberikan sertifikat tanah ulayat.

Karena itu, PDIP juga akan terlibat memberi dukungan terhadap suksesnya acara di Bandung, Jawa Barat tersebut.

"Karena seluruh gerak kebudayaan harus digelorakan bersama," kata Hasto.

Diketahui, PANI sendiri akan terlibat dalam deklarasi adat nusantara yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu mendatang.

Menurut Muhammad Akbar, minimal 100 ribu pasukan adat nusantara akan hadir di acara itu. Dan lebih dari 1000 pemangku adat dan sultan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di sana.(*)