Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi di sidang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta pada Selasa (2/4/2024) ia menyebut akan memenuhi panggilan jika ada undangan resmi.
"Kalau diundang ya kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani.
Namun, Bendahara negara itu enggan membeberkan respons lain.
Baca: Momen Anggota Tim Hukum Kubu 02 Terkantuk-kantuk & Tertidur saat Romo Magnis Sampaikan Paparan
Padahal, MK telah merencanakan Menkeu Sri Mulyani untuk hadir di Sidang pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Diketahui, sebelumnya MK berencana akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani.
Baca: BREAKING NEWS: KPU & Bawaslu Hadirkan 12 Saksi dan Ahli Jawab Kubu 01 & Kubu 03
MK berencana bakal memanggil keempat menteri Jokowi itu pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Ketua MK, Suhartoyo mengatakan, keputusan pemanggilan mereka tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terkait permintaan para pemohon, yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Suhartoyo menilai pemanggilan dan keterangan dari empat menteri Jokowi itu dirasa penting untuk didengar di persidangan.
"Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," jelas Suhartoyo.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Sri Mulyani soal Panggilan MK Jadi Saksi di Sidang Pilpres 2024
# Menteri Keuangan # Sri Mulyani # sidang # gugatan Pilpres 2024 # Suhartoyo # Anies-Cak Imin # Ganjar-Mahfud # Airlangga Hartarto # Muhadjir Effendy # Tri Rismaharini
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.