TRIBUN-VIDEO.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) mendatang.
Keempat menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca: Skakmat! Hotman: Aceh-Sumbar Dapat Bansos tapi Menang Anies, Luar Negeri Tanpa Bansos Menang Prabowo
Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meminta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) proporsional dalam menghadirkan saksi di perkara perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung.
Ia menjelaskan keterangan Presiden Jokowi atau para menteri pembantunya tidak memiliki kaitan dengan Pemilu.
Lantaran pemerintah tidak berada di posisi termohon ataupun terkait.
Terlebih pemanggilan menteri dikaitkan dengan Bansos yang merupakan program pemerintah dan sudah mendapat persetujuan dari DPR RI.
Ngabalin menilai sidang sengketa Pilpres di MK sudah melambung.
Baca: Bahlil Heran Disebut Menteri Paling Vulgar Bagikan Bansos & Menangkan Prabowo-Gibran: Maksudnya Apa?
Lantaran harus meminta keterangan pihak yang tidak berkaitan atau relevan dalam perkara perselisihan pemilu.
"Jadi bagusnya perkara ini biar tidak merembet ke sana ke mari. Mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional. Tidak usah lagi MK itu jadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan politik praktis," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/4/2024), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. (Tribun-Video/Wartakotalive)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres, Ngabalin Angkat Suara: Relevansinya Apa?
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.