Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Kubu Anies dan Ganjar telah resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal ini, Partai Demokrat mengaku prihatin karena kubu Anies dan Ganjar hanya bisa menggaungkan kecurangan Pilpres tanpa memberikan bukti.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, peserta Pemilu memang berhak mengajukan gugatan ke MK sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, ia menyayangkan kubu Anies dan Ganjar yang hanya menggaungkan kecurangan Pemilu tanpa ada bukti.
Baca: Jor-joran! AHY Ungkit Luka Demokrat Masih Membekas, Sindir Koalisi Lama Setelah Ditinggal Anies?
Menurut Herman, narasi soal kecurangan itu cenderung menjadi fitnah karena terus digaungkan.
Padahal penyelesaian sengketa di MK membutuhkan data dan fakta untuk mengungkap kebenaran.
"Yang disayangkan jika hanya membangun narasi, opini, dan cenderung fitnah yang terus digaung-gaungkan seolah-olah ada kecurangan tetapi tidak ada bukti," kata Herman, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (25/3/2024).
Diketahui kubu Anies lebih dulu mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke MK, Kamis (21/3/2024).
Baca: Kemesraan Surya Paloh Bersama Prabowo, Pengamat: Agenda NasDem dan Anies Sudah Beda
Selanjutnya disusul kubu Ganjar dua hari setelahnya, yakni pada Sabtu (23/3/2024).
Kubu Anies mengatakan, salah satu permohonan dalam gugatan itu adalah meminta Pemilu ulang tanpa Gibran.
Sebab, pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap sebagai sumber masalah.
Sementara kubu Ganjar meminta agar pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.
Padahal berdasarkan rekapitulasi suara KPU, paslon nomor 2 tersebut meraih suara tertinggi sehingga ditetapkan sebagai pemenang Pilpres.
(Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat Prihatin Kubu Anies dan Ganjar Terus Gaungkan Pemilu Curang Tapi Tidak Ada Bukti
Host: Agung Laksono
VP: Nur Rohman Urip
# Demokrat # Anies Baswedan # Ganjar Pranowo # Pilpres # gugatan # Mahkamah Konstitusi (MK)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.