TRIBUN-VIDEO.COM - Selain untuk menindak kecurangan Pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.
Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca: Soal Hak Angket Pemilu, Mahfud MD Sebut Ganjar & Cak Imin Bisa Lewat 2 Jalur: Politik & Hukum
Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.
Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi.
Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga (20/10/2024).
Bahkan, ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari kabinet.
"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung.
Baca: Tanggapan Mahfud MD soal Hak Angket DPR, Sebut Ganjar-Cak Imin Bisa Lewat Jalur Politik & Hukum
Lebih lanjut dikatakan Todung, proses pemakzulan dan hak angket terpisah.
Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin kuat berembus.
Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.
(Tribun-Video.com/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Megawati Disebut Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres, Todung: Bukan untuk Pemakzulan
Host: Tini Afshin
VP: Irvan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.