Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai hak angket yang diusulkan capres no urut 3, Ganjar Pranowo baik untuk dua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat.
Jusuf Kalla berpandangan, hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurangan yang terjadi padaPemilu 2024.
Sementara itu, dari pihak penggugat, hak angket dapat digunakan untuk menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.
“Tentunya, hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah."
"Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," kata JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2), dilansirWartaKotalive.com.
Pria berusia 81 tahun itu juga berpesan agar pihak tergugat tak perlu khawatir dengan hak angket DPR.
Namun, apabila pihak tergugat merasa khawatir, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024.
“Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," sambungnya.
Sebagai informasi, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus, Kamis (22/2) menyatakan, bahwa JK akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin pertemuan itu satu di antaranya adalah untuk membahas hak angket.
Ujang memperkirakan akan ada lobi politik supaya Megawati merestui Fraksi PDIP menggulirkan hak angket di DPR.
"Saya melihat itu (ada) lobi-lobi JK ingin Megawati mendorong hak angket bisa jadi," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (24/2/2024).
Kendati demikian, Ujang mengingatkan bahwa hak angket adalah ranah ketua umum partai politik (parpol).
"Tapi sebenarnya apa kepentingan JK? karena bukan ketua umum tapi bisa jadi dia mentornya Anies, Anies ingin mendorong angket. Bisa jadi JK bertemu Megawati ingin mendorong hak angket," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pada kontestasi Pilpres 2024 ini, Megawati dan JK berada di kubu yang berbeda.
Yakni, Megawati mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.
Sementara itu, Jusuf Kalla mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan padaPemilu 2024.
Terkait usulan tersebut, eks Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan turut membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung Anies-Cak Imin.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).
Ganjar menyatakan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusungnya, PDIP dan PPP.
Adapun hal itu telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu.
Pada kesempatan tersebut, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, dan video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.
Atas hal tersebut, dia mendorong PDIP dan PPP untuk mengajukan hak angket di DPR.
Di mana itu merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara.
Ganjar juga mendorong anggota dewan di parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.
Pasalnya, hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar.
(Tribun-Video.com/TribunJakarta.com)
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Soal Hak Angket, Jusuf Kalla: Bagus untuk Menghilangkan Kecurigaan
# Jusuf Kalla # Hak Angket # Pemilu 2024
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.