TRIBUN-VIDEO.COM - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memberi skor lima untuk penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Penilaian Ganjar tersebut rupanya mendapat respons dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.
Menurut Nusron, Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya, Mahfud MD terkait rapor penegakan hukum di era Jokowi yang dianggap buruk.
Baca: Update 86 Hari Menuju Pilpres 2024: Hasto Sebut Direktur Lembaga Survei Ditekan seusai Ganjar Unggul
Pasalnya, Mahfud merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Menko Polhukam yang paling bertanggungjawab penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD," kata Nusron dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (19/11).
Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab terkait penegakan hukum, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan.
Ia juga menganggap bahwa TKN Prabowo-Gibran tak berwenang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca: Blak-blakan! Rocky Gerung Curhat di Depan Ganjar Mengaku Ditersangkakan PDIP, Ini Penjelasan Hasto
Oleh karena itu, ia memberikan nilai lima soal penegakan hukum di Indonesia.
Ganjar menyebutkan, faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar saat menghadiri acara diskusi Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM), Sabtu (18/11). (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ganjar Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Nusron Wahid: Sampaikan ke Mahfud MD
# TRIBUNNEWS UPDATE # Ganjar # penegakan hukum # Jokowi # Mahfud MD # Prabowo
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.