TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat kritikan.
Hal ini lantaran Komnas HAM tak berani mengambil inisiatif memecahkan masalah kemanusiaan di Papua.
Termasuk soal upaya pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Marthens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (8/7/2023), sorotan persoalan ini dibeberkan oleh Eks Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik.
Ia menerangkan, sulit mengharapkan kehadiran Komnas HAM dalam penyelesaian kasus tersebut.
Menurutnya, Komnas HAM periode saat ini mengambil sikap yang cenderung mengikuti pemerintah.
Taufan menyinggung Perjanjian Jeda Kemanusiaan yang dibatalkan sepihak oleh Komnas HAM saat ini.
Sehingga memicu eskalasi kekerasan, termasuk soal penyanderaan pilot Susi Air.
Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua merupakan perjanjian yang dibuat atas Komnas HAM periode 2017-2022.
Perjanjian tersebut dibuat untuk menghentikan sementara kontak senjata di antara pihak yang berkonflik di Papua.
"Sejak mereka membatalkan sepihak Jeda Kemanusiaan tanpa alasan yang kuat serta tidak ada komunikasi dengan para pihak terutama dengan teman-teman Papua, sulit mengharapkan peran mereka di Papua. Pembatalan sepihak itu menimbulkan kemarahan pihak yang mendorong Jeda Kemanusiaan di Papua," kata Taufan lewat pesan singkat, Jumat (7/7/2023).
Dengan posisi ini, maka peran strategis Komnas HAM sulit diharapkan.
Termasuk tidak berani berinisiatif melakukan penyelesaian masalah tersebut.
"Dengan posisi itu, maka peran strategis Komnas HAM sulit diharapkan. Sikap mereka cenderung mengikuti saja apa yang dilakukan pemerintah," sambung dia.
Padahal, independensi dalam kewenangan Komnas HAM bisa memecah kebuntuan komunikasi antara tuntutan pihak penyandera dalam hal ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan pemerintah.
Terlebih, ada tawaran dari pihak TPNPB kelompok Egianus Kogoya agar Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua bisa menjadi negosiator penyanderaan itu.
Damanik lantas berharap kalau Komnas HAM RI mau diterima baik di Papua, maka sebaiknya berikan dukungan penuh kepada Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua.
"Termasuk untuk negosiasi kasus Philip, kelompok Egianus meminta keterlibatan Kepala Perwakilan Papua utk membantu. Harapan saya kalau Komnas HAM RI mau diterima baik di Papua, maka sebaiknya berikan dukungan penuh kepada Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua," imbuh dia.
Taufan juga berharap agar Komnas HAM yang kini dipimpin Atnike Nova Sigiro bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang keliru.
(Tribun-Video.com/ Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Terlibat Aktif dalam Upaya Bebaskan Pilot Susi Air, Komnas HAM Dikritik
HOST: BIMA MAULANA
VP: IKA VIDYA
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.