TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta masyarakat agar tak lagi mendemo Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Pasalnya, pemerintah akan segera mengumumkan hasil kajian terhadap polemik ponpes pimpinan Panji Gumilang.
Namun, kini beredar seruan aksi 266 yang akan menggelar aksi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta.
Seruan itu tertulis di dalam sebuah poster yang beredar di media sosial.
Dilihat dari poster tersebut, demo itu diinisiasi oleh Front Persaudaraan Islam (FPI).
Massa rencananya akan mengepung Kantor Kemenag dengan aksi unjuk rasa pada Senin (26/6/2023) besok.
Mereka menuntut agar izin Ponpes Al Zaytun Indramayu dicabut.
Baca: Kartel Narkoba Serbu Bar di Meksiko, Todongkan Pistol ke Kepala Wanita dan Kuras Habis Uang Korban
Selain itu, massa juga menuntut ponpes pimpinan Panji Gumilang itu ditutup permanen.
Adapun yang nantinya akan menjadi koordinator lapangan (Korlap) adalah Ustaz Yordan.
"Seruan All Out Aksi 266," tulis keterangan dalam poster tersebut dikutip Tribuncirebon.com, Minggu (25/6/2023).
Namun belum diketahui apakah ajakan demonstrasi ini benar atau tidak.
Sementara Ketua Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Indramayu, Edi Fauzi saat dikonfirmasi memberikan jawaban.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan ikut serta dalam demo tersebut.
Namun, PC GP Ansor Indramayu turut memberikan dukungan moril, selama kegiatan itu bersifat positif dan demi kepentingan umat Islam pada umumnya.
Dikatakannya, dirinya mendukung semua keputusan pemerintah dan PWNU Jabar soal polemik di Al-Zaytun.
Ia meminta agar pemerintah segera menyelesaikan polemik yang terjadi.
"Kami juga meminta pemerintah agar bisa segera dan secepatnya menyelesaikan polemik yang terjadi di Al Zaytun," ujar dia.(Tribun-Video.com/TribunCirebon.com)
Artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul Beredar Seruan Aksi 266, FPI Turun ke Jalan Minta Kemenag Cabut dan Tutup Ponpes Al Zaytun Indramayu
# TRIBUNNEWS UPDATE # FPI # Kemenag # Panji Gumilang # Ponpes Al-Zaytun
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.