TRIBUN-VIDEO.COM , JAKARTA - Relawan Koalisi Aktivis dan Milenila Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada 2024.
Koordinator Nasional Kami-Ganjar Joko Priyoski mengatakan bahwa PDIP bukan partai kerajaan sehingga menurutnya Jokowi layak menduduki posisi ketua umum partai itu.
Menanggapi langkah relawan Kami-Ganjar itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyatakan itu bukan hal baru dan dirinya pesimistis akan bisa mengubah konstelasi politik internal PDIP.
Menurut Ujang, hal itu karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.
“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya. Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati. Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," kata Ujang, Kamis (28/10/2022).
Baca: Survei Elektabilitas Versi Populi Center: PDIP Turun Diduga Efek NasDem Usung Anies Jadi Capres
Maka, kata Ujang, selama masih ada Megawati maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.
Menurutnya, meskipun adanya keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.
“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP. Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno. Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.
Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
“Seharusnya pihak-pihak yang memiliki ide mendorong Jokowi untuk bisa menjadi Ketum PDIP di 2024 tahu soal ini. Aksi semacam 'kompor-kompor' berharap atau mendorong Jokowi menjadi Ketum PDIP itu, saya pikir sama saja seperti upaya atau skenario 'membenturkan' Jokowi dengan Megawati. Politik adu domba kan biasa saja terjadi di politik kita," jelas Ujang.
Tapi sebenarnya, sambung Ujang, itu bukan hal yang substantif.
Menurut analisanya, yang sebenarnya menjadi latar belakang adalah bagaimana membuat Jokowi lengser dengan mulus dan presiden penggantinya itu adalah 'orangnya' Jokowi, yang dalam konteks ini dimaksudkan Ganjar Pranowo.
Baca: Johanis Tanak Resmi Dilantik Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua KPK, Gantikan Lili Pintauli Siregar
Namun hal itu susah, lanjutnya, karena semua berpulang pada keputusan Megawati.
“Saya melihat sepertinya Megawati tetap akan kasih ke Puan. Jadi mau sekuat apapun mendorong supaya diberikan kepada orang lain, kelihatannya tidak akan berhasil. Jika berkaca pada kasus Jokowi dulu, itu semua kan berdasarkan keputusan Megawati. Makanya jika memang akan mengusung Puan, ya tidak akan ada kans buat Ganjar," jelas Ujang.
Sebelumnya, relawan Kami-Ganjar menyatakan mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.
Mereka menilai Ganjar sebagai sosok paling layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden.
Demi memuluskan upaya itu, relawan Kami-Ganjar berencana menggelar konsolidasi nasional di Bogor Jawa Barat pada Minggu (30/10/2022).
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Duga Ada Upaya Benturkan Jokowi-Megawati demi Menaikkan Nilai Tawar Ganjar Pranowo
# relawan # Koalisi Aktivis dan Milenila Indonesia # Ganjar Pranowo # Presiden Joko Widodo # ketua umum # PDI Perjuangan # Megawati Soekarnoputri
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.