Aksi Mahasiswa BEM NTB Raya di Kantor DPRD Lotim Tuntut Pemerintah Serius Tangani Wabah PMK

TRIBUN-VIDEO.COM,LOMBOK TIMUR - Aksi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM NTB Raya menuntut tiga isu di DPRD Lombok Timur hari ini, Selasa (28/6/2022).

Isu yang dituntut di sini mengenai kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kereta gantung Rinjani, dan Kasus LGBT.

Dalam orasinya, Jundi Arzaki selaku Kordinator Umum menyampaikan, tingginya kasus PMK di Lombok Timur harus menjadi atensi pemerintah.

Tercatat pada Kamis (2/6/2022), Dinas Pertanian dan Peternakan mengumumkan sebanyak 7.488 kasus PMK, dari sebelumnya yakni 3.833 pada 26 Mei lalu.

Ia pun menyebut Kadis Pertanian dan Peternakan Lombok Timur Masyhur harus mengeluarkan statmen mengenai bertambahnya kasus PMK ini.

Baca: Proyek Jembatan Palmerah di Flotim Dapat Hasilkan Listrik & Bisa Merubah Air Laut Jadi Air Tawar

Sejak Kamis lalu 3.833, terus pekan ini bertambah 3.655 total semua yang ditangani Disnakeswan sudah sebanyak 7.488 kasus.

"Di sisi lain, Disnakeswan tengah mengakui pihaknya mengalami kendala dengan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari 25 orang dokter hewan dan 67 paramedis, " ujarnya.

Pun demikian lanjut Ebeb sapaan akrabnya, kasus PMK ini lantas tengah juga mempengaruhi masyarakat di bidang perdagangan daging.

Ia menyebut Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Lalu Dami Akhyani bahkan tengah menyampaikan secara langsung terkait adanya wabah PMK tak membuat harga daging sapi jauh meningkat.

"Meskipun memang harga daging saat ini masih tergolong cukup tinggi. Namun hal ini jelas merugikan peternak sapi dan juga konsumen daging sapi di Lombok Timur. Seharusnya jika harga sapi turun, harga daging juga ikut turun, tapi nampaknya harga sapi akibat PMK ini tidak berpengaruh di pasaran, " tegasnya.

Terlebih saat ini mendekati Idul Adha permintaan daging akan relatif bertambah di pasaran.

Hal itu kemudian akan ikut berpengaruh terhadap harga daging sapi.

Baca: Permintaan Biji Kopi Sembalun di Lombok Timur Meningkat, Puncaknya sejak 2020 Silam

Pun juga kaitannya dengan kerugian para peternak, yang sampai saat ini kuwalahan dengan kasus PMK ini.

"Lelahnya mereka merawat para sapi ini, terkadang juga harus rela menelan kerugian dengan melego sapinya jauh dari harga normal dikarenakan PMK ini," sebutnya.

Oleh karena itu, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM NTB Raya menyampaikan 3 tuntutan terkait Wabah PMK di Lombok Timur ini, di antaranya :

1. Mendesak Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin di Kabupaten Lombok Timur untuk mencegah dan menghentikan penularan PMK ini.

Baca juga: Kemenag Terbitkan Panduan Ibadah Idul Adha 1443 H di Masa Pandemi Covid-19 dan Wabah PMK

2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menetapkan status darurat di tingkat nasional bagi wabah PMK ini.

3. Mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada peternak.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H Daeng Paelori menjawab tuntutan mahasiswa dengan turut hadir di tengah-tengah mereka.

"Kami apreasi apa yang menjadi tuntutan dari adik adik ini, pada prinsipnya kami tetap mendukung program pemerintah. Namun, yang harus dikaji adalah penerima bantuan untuk para peternak yang mengalami kerugian ini, " ucap Paelori.

Ia juga berharap kedepannya supaya besaran bantuan yang direncanakan itu tidak mesti Rp10 juta untuk sapi yang mati.

Dan juga pemerintah harus ambil sikap dalam memberikan perhatian khusus agar para peternak yang ada supaya tidak terlalu khawatir.

"Ini angka yang sekian banyak yang dipotong paksa ini kan imbas dari kekhawatiran masyarakat juga, oleh karenanya, pemerintah musti menyiapkan anggaran kedepannya bagaimana kita berikan dukungan dari mulai vaksin dan sebagainya, " imbuhnya.

Ia pun menyinggung masalah restrukturisasi perusahaan pasca covid-19, di mana perusahaan saja diberikan ganti rugi, seharusnya peternak juga dalam hal ini diberikan hal yang sama.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Aksi Mahasiswa BEM NTB Raya Di Kantor DPRD Lotim Tuntut Pemerintah Serius Tangani Wabah PMK