TRIBUN-VIDEO.COM, JAYAPURA – Akibat invasinya ke Ukraina, Rusia mendapat sejumlah sanksi dari negara-negara yang tak ingin adaya konflik hingga berujung peperangan.
Membalas semua itu, Pemerintah Federasi Rusia pada Senin (7/3/2022), menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya, dan warganya.
Dikutip dari Kantor Berita Rusia TASS, negara dan wilayah yang masuk dalam daftar ini telah memberlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina.
Negara yang masuk daftar ini diketahui bukan hanya dari Benua Amerika dan Eropa, tapi juga Benua Asia.
Baca: Sektor Penerbangan Rusia Alami Kelumpuhan, Sejumlah Penerbangan Ditangguhkan Akibat Invasi Ukraina
Daftar tersebut mencakup:
Amerika Serikat (AS)
Kanada
Negara-negara Uni Eropa
Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar)
Ukraina
Montenegro
Swiss
Albania
Andorra
Islandia
Liechtenstein
Monako
Norwegia
San Marino
Makedonia Utara
Jepang
Korea Selatan
Australia
Mikronesia
Selandia Baru
Singapura
Taiwan (dianggap sebagai wilayah China, tetapi diperintah oleh pemerintahannya sendiri sejak 1949)
Baca: Operasi Militer Khusus Rusia Merupakan Jalan Terakhir, Dubes Rusia: Rusia Tidak Mau Perang
Pemerintah Rusia mencatat bahwa menurut keputusan ini, warga negara dan perusahaan Rusia, negara itu sendiri, wilayah, dan kotamadya yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat, akan dapat membayarnya dalam rubel.
Prosedur sementara yang baru berlaku, yaitu untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing.
Seperti diketahui, sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia terus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengecam tindakan tersebut.
Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia.
Misalnya saja, aset asing Presiden Vladimir Putin di UE, AS, Inggris, Swiss, Jepang, dan Kanada akan dibekukan, meskipun dirinya masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke yurisdiksi tersebut.
Dikutip dari Reuters, alasan pembekuan aset, menurut teks hukum UE yang diterbitkan pada Jumat (25/2/2022), adalah pengakuannya atas kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, memerintahkan angkatan bersenjata Rusia ke daerah-daerah itu dan untuk invasi skala penuh ke Ukraina.
Bukan hanya Putin, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov tak luput dari sanksi. Lavrov juga mesti tunduk pada pembekuan aset di UE, Inggris, AS, Swiss, Jepang, dan Kanada.
Uni Eropa mengatakan penjatuhan sanksi itu dilakukan karena Lavrov bertanggung jawab dan secara aktif mendukung tindakan yang merusak integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, serta stabilitas dan keamanan di Ukraina.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Dinas Keamanan Rusia (FSB) Aleksandr Bortnikov ada dalam daftar larangan perjalanan dan pembekuan aset Uni Eropa, AS, Swiss, dan Kanada. Jepang juga telah menjatuhkan sanksi kepada Shoigu.
Valery Gerasimov, Kepala angkatan bersenjata Rusia, sekarang juga berada di daftar larangan perjalanan dan pembekuan aset AS, Kanada dan Jepang.
Dia sudah masuk daftar hitam oleh UE dan Inggris pada tahun 2014. Bagi parlemen Rusia, Uni Eropa, Swiss, dan Kanada telah menjatuhkan sanksi pada 351 anggota Duma Rusia yang memilih untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, menempatkan mereka pada larangan perjalanan dan daftar pembekuan aset.
Inggris mengambil tindakan yang sama dan memasukkan anggota Dewan Federasi yang memberikan suara mendukung.
AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada kepala Duma. Masih ada banyak lagi sanksi yang ditujukan kepada Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Rusia Keluarkan Daftar Negara yang Tak Bersahabat, Indonesia Termasuk?
Rusia vs Ukraina # Rusia Ukraina # Vladimir Putin # Rusia Genjatan Senjata # UPDATE Konflik Rusia-Ukraina # Uni Eropa #
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.