Kanal

Dugaan Pungli di RSUD Manokwari Masuk Polda Papua Barat, LBH Insan Cita Buka Suara

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-VIDEO.COM - Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita (LBH-IC) Manokwari, Patrix Barumbun Tandirerung, buka suara terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di layanan PCR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari.

Kata Tandirerung, terkait laporan masyarakat yang kini berbuah pengembangan kasus di Polda Papua Barat, menunjukkan publik terhadap layanan kesehatan di daerah ini.

Namun, kata dia, kontrol tersebut juga mesti didasari oleh pemahaman yang utuh mengenai pengenaan tarif PCR.

"Sehingga, punya kesimpulan soal apakah tindakan RSUD Manokwari, memiliki pijakan hukum atau tidak, menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan polemik," tutur Tandirerung, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (21/9/2021).

Lanjut Sekretaris LBH-IC, dengan demikian proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat, bisa dilihat secara proporsional oleh publik.

"Jika dicermati, 'titik api' dari kasus ini berawal Juli 2021 lalu, yakni ketika Manokwari menjadi daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi," ungkapnya.

Dengan situasi seperti itu, diikuti dengan tingginya kebutuhan pemeriksaan PCR khususnya untuk pelaku perjalanan.

"Itu sebabnya pada 1 Juli 2021, Plt direktur RSUD Manokwari dr Alwan Rimosan, menerbitkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (Perdir RSUD) Manokwari Kabupaten Manokwari nomor 445.6/563.1/2021," ujarnya.

"Dalam peraturan tersebut mengatur tentang tarif pelayanan pemeriksaan SWAB PCR, meliputi komponen jasa sarana sebesar Rp 550.000 dan jasa pelayanan sebesar Rp 200.000 dengan total tarif Rp 750.000,"

Baca: Para Penumpang yang Baru Tiba Maupun dari Luar Negeri Wajib Menjalani PCR di Bandara Soekarno-Hatta

Baca: Tes SKD CPNS Babel, Antrean Rapid Tes Antigan & PCR Gratis di Labkesda Babel Membeludak

Tak hanya itu, Tandirerung juga menjelaskan, Perdir ini tidak bisa dipisahkan dari payung hukum pengenaan tarif PSC yang diatur dalam surat edaran Dirjend pelayanan kesehatan nomor HK.02.02/I/3713/2020 tahun 2020.

"Edaran ini secara substantif mengatur batasan tarif tertinggi pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT PCR) yang berlaku pada waktu itu," bebernya.

Pada edaran tersebut, kata Tandirerung, batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900.000.

"Dan itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri," papar Sekretaris LBH-IC Manokwari.

Sementara, yang tidak dibolehkan adalah memungut biaya untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit.

"Sebab, penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19," tuturnya.

PCR untuk pelaku perjalanan, menurut Tandirerung, termasuk dalam kategori pemeriksaan mandiri yang bermakna atas permintaan sendiri. "Itu untuk kepentingan perjalanan karena mensyaratkan adanya hasil pemeriksaan PCR," imbuhnya.

"Jika ada pendapat berbeda, itu wajar. Namun juga sama sekali tidak secara eksplisit menempatkan pelaku perjalanan dalam subjek yang dikecualikan," tuturnya.

Terkait proses penyelidikan dan pengembangan di Polda, menurut Tandirerung artinya pihak kepolisian sedang berupaya mengonstruksi peristiwa pengenaan tarif dan biaya pemeriksaan PCR tersebut sebagai peristiwa hukum.

"Ini proses yang normal dalam konteks penegakan hukum, dan juga sebagai sikap responsif terhadap laporan masyarakat. Mereka yang diperiksa juga kelihatannya sangat kooperatif," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Dugaan Pungli di RSUD Manokwari Masuk Polda Papua Barat, LBH Insan Cita Buka Suara

# pungutan liar # RSUD Manokwari # tarif PCR

Editor: Aprilia Saraswati
Video Production: Sigit Setiawan
Sumber: Tribun Papua

Video Populer