Kanal

Mensos Risma Minta Pemda Tingkatkan Akurasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial menjaga kecepatan dalam pembaruan data selama sebulan sekali.

 

Dirinya meminta pemerintah daerah bersinergi dengan Kemensos dalam perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 


"Kami di Kementerian Sosial bekerja melakukan pembaruan data. Saya menerbitkan SK (surat keputusan pengesahan data kemiskinan) setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan," kata Risma melalui keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

 

Baca: Mensos Risma Minta Pemda Berani Coret Penerima Bansos yang Statusnya Tak Layak dari DTKS

 

Menurut Risma, pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

 

"Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah," ungkap Risma.

 


Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas oleh UU Nomor 13/11.

 

Merujuk pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 disebutkan bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

 


Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

 

"Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran," tutur Risma.

 

Baca: Mensos Risma: Pemerintah Perkuat Pilar Sosial untuk Bantu Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

 


Tugas penetapan data sebagaimana disampaikan Mensos, diatur pada Pasal 11 UU No. 13/2011, yang berbunyi: (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

 

Ia mengingatkan kembali pemda dan jajaran Pemda untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data.

 

"Data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima," kata Risma. (*)

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mensos Risma Minta Pemda Tingkatkan Akurasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

 

# Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) # Mensos Risma # Tri Rismaharini

Editor: Danang Risdinato
Video Production: Unzila AlifitriNabila
Sumber: Tribunnews.com

Video Populer