Kanal

Jawab Kemarahan Mensos Risma soal Kejanggalan Penerima BPNT, Bupati Tuban Angkat Suara

TRIBUN-VIDEO.COM - Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menanggapi kemarahan Mensos Tri Rismaharini soal kejanggalan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban, Sabtu (24/7/2021).

Dia berjanji akan mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan Risma.

"Saya baru dilantik satu bulan pada 20 Juni, akan saya evaluasi dan tindaklanjuti temuan langsung oleh bu menteri. Insya Allah secepatnya kami evaluasi," kata Lindra yang yang ikut mendampingi Risma.

Bupati muda itu menjelaskan, sebisa mungkin akan mengkomunikasikan secara baik dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A), tanpa menggunakan jalur hukum.

Ia juga tak mau menduga-duga, semua temuan akan dievaluasi.

Disinggung dugaan keteledoran kepala dinas, ia tak mau menghakimi dan akan mengevaluasi pemerintahan yang dipimpinnya.

"Saya tidak bisa bicara panjang lebar, harus mengumpulkan data-data. Akan sidak di desa, temuan harus dengan mata saya sendiri," pungkas pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban.

Diberitakan sebelumnya, Bu Risma marah besar saat mengecek penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/7/2021).

Risma marah karena mendapati penyaluran BPNT yang tak sesuai dengan seharusnya.

Saat itu, Risma mendapati seorang perempuan dari keluarga penerima manfaat (KPM) bernama Kastini (57), hanya mendapat 2 kali pencairan BPNT selama Juli-September 2020.

Baca: Curhatan Menteri Sosial Tri Rismaharini Diungkap Megawati: Badan Makin Kurus dan Kerap Menangis

Seharusnya, perempuan itu mendapat tiga kali pencairan.

Selama tiga bulan, Kastini mengaku baru mendapat dua bulan pencairan. Sedangkan bulan September tak dicairkan.

"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," kata Risma yang juga didampingi Bupati Tuban dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) di lokasi.

Risma membeberkan, bantuan satu bulan uang senilai Rp200 ribu diwujudkan dalam bentuk sembako, beras dan tempe.

Saat mencecar Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto, Risma mendapat keterangan harga.

Rinciannya untuk Tuban beras 15 kg per bulan seharga Rp165 ribu. Lalu telur Rp26 ribu dan tempe Rp9 ribu per bulan.

Ia lantas menekan ke mana uang satu bulan yang tak ikut dicairkan sekalian, padahal ini hak warga penerima.

"Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Saya kira lembaga hukum tahu ini," cecar mantan Wali Kota Surabaya ke Kadinsos.

Sementara itu, Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto menyatakan, uang satu bulan KPM BPNT masih ada di kartu keluarga sejahtera (KKS), di kartu tersebut transaksi hanya dua bulan.

Tadi yang dipermasalahkan ini bunga satu bulan seperti apa. Nanti akan disampaikan ke Bupati, kalaupun nantinya arahan disalurkan ya disalurkan.

Ia khawatir apabila dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.

"Baru kali ini ditransfer tiga bulan, kami tahan untuk dua bulan dulu. Lalu pada Agustus kita dorong pencairan satu bulan untuk September, rencana begitu," jawab Kadinsos.(*)

Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul Risma Marah Soal Penyaluran BPNT di Tuban, Bupati Lindra Angkat Suara

# Menteri Sosial # BPNT # Bupati Tuban # Tri Rismaharini # Bantuan Pangan Non Tunai

Editor: fajri digit sholikhawan
Video Production: Fitriana SekarAyu
Sumber: Surya Malang

Video Populer