Kanal

POPULER: Polemik Perpres Miras Industri Terbuka, MUI: Kecewa, Jelas Kedepankan Kepentingan Pengusaha

TRIBUN-VIDEO.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang mengizinkan minuman keras (miras) sebagai kategori usaha terbuka.

MUI menyebut pemerintah mengedepankan kepentingan pengusaha bukan masyarakat.

Padahal sebelumnya miras masuk dalam daftar kategori bidang usaha tertutup.

Baca: Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Merespons Secara Bijak Aspirasi Masyarakat


Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, Kamis (25/2/2021).

Anwar melihat, kebijakan ini memperlihatkan pemerintah sedang mengeksploitasi bangsa Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Anwar, seharusnya dunia usaha harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Anwar mengungkapkan, dengan adanya izin tersebut ia melihat bangsanya telah kehilangan arah.

Baca: Perpres Miras Dicabut, PBNU Minta Pemerintah Tidak Lagi Sembarangan Dalam Membuat Aturan


Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan apa yang menjadi pegangan pemerintah bagi mengelola negara ini.

Pasalnya, jika hal ini terjadi maka akan tumbuh sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme.

Anwar mengungkapkan, hal ini bukan jati diri bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD '45.

"Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas," katanya.

"Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini," tambah Anwar.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Perpres tersebut telah merevisi aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perpres 10/2021 bertujuan meningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas.

(Tribun-Video.com/Tribunnews)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MUI Kecewa Pemerintah Tetapkan Industri Miras sebagai Kategori Usaha Terbuka

Editor: Alfin Wahyu Yulianto
Sumber: Tribunnews.com

Video Populer