TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menuai kontroversi beberapa waktu lalu dengan menolak suntikan vaksin Sinovac Covid-19.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (12/1/2021).
Kini diketahui ternyata Ribka Tjiptaning adalah seorang dokter.
Ribka Tjiptaning Proletariyati merupakan lulusan sarjana kedokteran di Universitas Kristen Indonesia tahun 2002.
Dikutip oleh Tribunwow.com dari dpr.go.id, Selasa (19/1/2021), setelah itu, ia menempuh pendidikan ahli asuransi kesehatan di Universitas Indonesia.
Dalam karirnya sebagai dokter, Ribka pernah bekerja di Rumah Sakit Tugu Ibu Cimanggis pada 1990-1991.
Kemudian menjadi seorang dokter di Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug di tahun 1991-1992.
Lalu menjadi dokter praktik di perusahaan Puan Maharani pada 1992-2000.
Diketahui, Ribka sebelumnya menolak program vaksinasi Covid-19.
Sebelum menolak menerima suntikan vaksin, awalnya ia menyoroti kriteria usia penerima vaksin, antara 18 sampai 59.
Menurut Ribka, dirinya sedari awal tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan jika nantinya ada vaksin yang aman digunakan orang lanjut usia (lansia).
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," kata Ribka.
Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sanksi denda Rp5 juta bagi warga yang menolak vaksin.
Menanggapi hal itu, Ribka mengaku lebih memilih membayar denda daripada dipaksa menerima vaksin.
Bahkan ia menyebut rela menjual mobilnya demi membayar denda tersebut agar tidak ikur vaksinasi.
Alasannya vaksin tahap pertama buatan Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin buatan Sinovac sudah teruji secara klinis.
Akibat ucapannya tersebut, Ribka kini digeser ke Komisi VII.
Perpindahan tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh PDIP pada Senin (18/1/2021) kemarin.
Pada surat dengan nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021, tertulis bahwa perpindahan berlaku mulai Senin (18/1/2021).
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.
Komisi IX diketahui bergerak dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Sedangkan Komisi VII bergerak dalam ruang lingkup tugas di bidang energi, riset, serta teknologi.
(Tribun-Video.com/Tribunwow.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Digeser dari Komisi IX setelah Tolak Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Ternyata Seorang Dokter
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.