Kanal

Hakim Vonis Djoko Tjandra Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa dalam Kasus Surat Jalan Palsu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUN-VIDEO.COM - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Djoko Tjandra bersalah dalam kasus surat jalan palsu terkait perjalanan dari Jakarta ke Pontianak Juni 2020 lalu.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Sirat menyatakan Djoko Tjandra dijatuhi vonis dua tahun enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beranggotakan Jaksa Kejari Jakarta Timur dan Kejaksaan Agung.

Yakni hukuman dua tahun penjara, pun pasal yang disangkakan sama, 263 ayat 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat, juncto 55 ayat KUHP, juncto pasal 64 KUHP.

Pertimbangan pertama karena saat kejadian Djoko berstatus buronan kasus hak tagih Bank Bali tahun 1999 yang belum sempat dieksekusi jadi terpidana.

Baca: LIVE UPDATE: Vonis Djoko Tjandra Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa dalam Kasus Surat Jalan Palsu

Kedua karena surat bebas Covid-19 yang dibuatnya di RS Polri Kramat Jati juga palsu karena pemeriksaan dilakukan tanpa menghadirkan Djoko Tjandra.

Surat menyatakan kedua surat palsu dibuat dengan bantuan Anita Kolopaking selaku pengacara Djoko dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999.

Lalu Brigjen Prasetijo Utomo yang saat kejadian menjabat sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri sebelum dicopot dari jabatan karena jadi tersangka.

Djoko dianggap inisiator atas tindak pidana yang dilakukan Anita dan Brigjen Prasetijo dan melakukan tindak pidana berkelanjutan sebagai buronan.

Baca: Hakim Vonis Djoko Tjandra 2,5 Tahun Penjara dalam Kasus Surat Jalan Palsu

Sementara hal yang meringankan vonis bahwa Djoko Tjandra mengakui kesalahannya, bersikap sopan selama persidangan, dan sudah lanjut usia.

Menanggapi putusan, Djoko Tjandra dan tim kuasa hukumnya mengaku belum dapat menentukan akan mengajukan banding atau menerima vonis.

Baik Djoko Tjandra dan JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan, mereka memiliki waktu tujuh hari sebelum menentukan langkah hukum diambil.(*)

Editor: Purwariyantoro
Video Production: Winda Rahmawati
Sumber: TribunJakarta

Video Populer