Kanal

Pemprov NTB Tunggu Hasil Kajian Kejaksaan soal Aset Gili Trawangan 'Ditelantarkan' selama 25 Tahun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUN-VIDEO.COM - Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 65 hektare di Gili Trawangan ditelantarkan hampir 25 tahun.

Lahan tersebut tidak dibangun sebagaimana mestinya oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku investor di sana.

"Kenapa tanah ini bisa seperti ini, ya karena kelalaian dari GTI, karena sudah jelas apa yang harus dilakukan," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H Ruslan Abdul Gani, pada TribunLombok.com, Jumat (27/11/2020).

Pemprov NTB selaku pemilik lahan memberikan izin pengelolaan kepada PT GTI.

Kontrak kerja sama berdurasi 70 tahun diteken tahun 1995.

Dalam perjanjian itu, PT GTI akan membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang pariwisata di sana.

Sebagai imbalannya, PT GTI membayar royalti Rp22,5 juta per tahun ke Pemprov NTB.

Tapi sampai saat ini investor belum juga membangun di lokasi tersebut.

Di sisi lain, warga justru membangun hotel dan restoran di lahan tersebut.

Kini lahan itu menjadi pintu utama wisatawan datang ke Gili Trawangan.

Nilai aset telah mencapai Rp2,3 triliun.

Sayangnya, Pemprov NTB hanya mendapat royalti Rp22,5 juta setahun.

Pengelolaan tidak optimal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB.

Juga mendapat atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, Pemprov NTB tidak bisa mengubah perjanjian atau memutus kontrak PT GTI karena terikat perjanjian tahun 1995.

"Sudah puluhan tahun ini ya, kita tidak dapat apa-apa," kata Ruslan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB.

"Kejaksaan nanti akan melakukan investigasi, penyelidikan," jelasnya.

Apa pun hasil kajian kejaksaan akan dilaporkan ke gubernur selaku pemberi kuasa.

"Kesimpulannya kita tunggu dari kejaksaan," katanya.

Rekomendasi tim Kejati NTB akan dilaksanakan Pemprov NTB.

"Kita harapkan yang terbaik untuk pemprov dan masyarakat, terbaik bagi semuanya," ujar Ruslan.

PT GTI selaku pemegang hak pengelolaan belum pernah memberikan keterangan kepada media.

Kantor perusahaan ini pun sulit ditemui untuk klarifikasi.

Namun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB terungkap, perusahaan itu masih menyetor royalti Rp22,5 juta ke kas daerah.

Perusahaan mengaku ke pemerintah belum bisa membangun karena lahan dikuasai warga.

Setiap kali disomasi Pemprov NTB, PT GTI selalu meminta lahan yang telah jadi hotel, restoran, sekolah, dan masjid itu dikosongkan.

Permintaan itu sulit dipenuhi pemerintah daerah.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunlombok.com dengan judul Aset Gili Trawangan 'Ditelantarkan' Selama 25 Tahun, Pemprov NTB Tunggu Hasil Kajian Kejaksaan

Editor: Radifan Setiawan
Video Production: Desy Noormawati Amalia
Sumber: Tribun Lombok

Video Populer